PJSI Sumut: Apa Salahnya Mengakui Bonus PON 2024 Turun!

Menurutnya pemotongan pajak memang sudah diatur dan itu sudah menjadi kewajiban. Namun harusnya Pemprov Sumut dan KONI Sumut mengakui jika ada penurunan bonus. Tak sesuai dengan yang dijanjikan Pemprov Sumut sebelum PON digelar.

"Pajak memang harus dibayar karena peraturan pemerintah. Mau atlet dan pelatih yang bayar. Tapi apa salahnya mengakui bonus itu turun. KONI itu induk olahraga semuanya. Orang olahraga kan harus sportif. Jangan membungkus dengan kalimat indah. Kalau memang turun ya udah, bilang aja turun. Kita terima," beber Arief.

Untuk acara seremoni penyerahan bonus yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (25/3/2025), Arif juga mengatakan kontingen judo belum dipastikan akan hadir.

"Kalau ditanya judo hadir gak? Kami baru menerima tadi sore undangan dari KONI Sumut ke pengprov. Kami butuh waktu memberi tahu atlet dan sebagainya. Kita lihat sajalah nanti," beber pria yang juga agen sepak bola berlisensi FIFA itu.

Diketahui dari rincian bonus resmi yang diterima IDN Times, ada 80 medali emas dengan jumlah atlet 287 atlet, sementara perak 59 medali yang diraih 145 atlet. Sementara perunggu berjumlah 115 medali dengan 265 atlet. Sementara untuk pelatih diusulkan bonus Rp100 juta untuk emas, Rp75 juta perak dan Rp50 juta perunggu. Total ada 254 pelatih peraih medali.

Rincian bonus yang diterima atlet secara perorangan berbeda dengan beregu. Untuk emas misalnya, ada 46 atlet meraih mei perorangan dan menerima bonus Rp250 juta (belum dipotong pajak). Sementara ada 3 tim yang merebut medali emas beregu dengan jumlah 66 atlet. Per atlet hanya menerima Rp15 juta. Bonus terendah yang diterima atlet secara beregu adalah Rp7,5 juta per orang untuk beregu perunggu.

Sebelumnya para atlet dan pelatih mendatangi Kantor KONI Sumut, Jumat (21/3/2025) kemarin. Mereka mengadu dan minta solusi dari KONI Sumut terkait pajak bonus yang harus ditanggung atlet dan pelatih. Wakil Bendahara KONI Sumut TP Sihombing, menjelaskan, total anggaran bonus atlet dan pelatih telah ditetapkan sebesar Rp 56 miliar, meskipun awalnya KONI mengusulkan Rp 78 miliar.

Terkait pajak penghasilan (PPh), Ombing menegaskan bahwa pajak ini menjadi tanggung jawab penerima bonus, sesuai dengan aturan yang berlaku. "Pajaknya bervariasi, antara 5 hingga 15 persen, tergantung besaran bonus yang diterima. Pajak ini wajib disetorkan ke kas negara karena dana yang digunakan berasal dari kas daerah," jelasnya.

Ombing mengakui bahwa pada PON sebelumnya, pajak bonus ditanggung pemerintah, tetapi kebijakan tahun ini berbeda, sehingga atlet dan pelatih harus membayarnya sendiri.

"Ketentuan pajak memang seperti itu. Tahun lalu memang ditanggung pemerintah, tapi kali ini tidak. Kami harap atlet dan pelatih bisa memahami kondisi ini," tambahnya.

Diketahui dalam aturan perpajakan yang dikutip dari website pajak.go.id, penghasilan yang diterima oleh atlet dalam bentuk natura/kenikmatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan Norma Penghitungan Khusus (deemed profit) maka harus dipotong PPh Pasal 21/26.

Namun pemerintah bisa memberikan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk penghasilan atas bonus tersebut. Sehingga bonus yang diberikan kepada atlet tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dan diberikan secara penuh.