Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wagub Sumut Surya saat seremoni penyerahan bonus PON 2024 di Aula Kantor Gubernur Sumut, Selasa (25/3/2025) (Diskominfo Sumut)
Menanggapi keputusan ini, atlet lempar cakram Sumut Hardodi Sihombing bersyukur. Doa dan harapan mereka terjawab.
"Sangat senang dan berterima kasih kepada Pak Bobby. Ketika tahu pajak atlet ditanggung penerima, beliau langsung menerima permintaan dan doa-doa kita di sini. Karena kalau dibebankan kepada atlet sangat berat, karena kalau bonus Rp250 juta, potongannya Rp31 juta. Itu sangat berat dan bukan angka yang sangat sedikit. Kami sebagai insan olahraga percaya Pak Bobby akan memajukan olahraga di Sumut," katanya.
Dodi mengatakan, dirinya bersama para atlet sudah berjuang sejak sepekan terakhir. Mereka bersyukur akhirnya mendapat happy ending.
"Dari kemarin ketika ada iming-iming atau desas-desus pajak ditanggung pemenang, saya orang pertama mengutarakan di KONI Sumut. Mungkin kami paham soal bonus naik karena tergantung APBD kita, tapi yang penting tolong pajaknya jangan ditanggung atlet atau penerima," tambahnya.
Sementara Ketua KONI Sumut John Ismadi Lubis mengatakan hal ini sangat positif untuk kemajuan olahraga Sumut. Dalam waktu beberapa hari ke depan, mereka akan coba menyelesaikan pekerjaan rumah soal penyesuaian dan penambahan bonus ini.
"Saya atas nama KONI apresiasi terhadap Gubernur Sumut yang merasakan keprihatinan para atlet. Dia juga mengatakan ke pemerintah dan saya juga selama dua hari diselesaikan. Yang pertama pajak ditanggung pemerintah, jadi yang sudah akan dikembalikan pajaknya. Hari ini akan coba diselesaikan dengan OPD," kata John.
Menurutnya sejak awal KONI Sumut sudah menganggarkan penambahan bonus. Namun pada akhirnya yang disetujui sama dengan PON Papua, di luar pajak.
"Panjang ceritanya, waktu kita ajukan pertama formulanya Rp350 juta, waktu itu target 100 emas. Pada PON berjalan kita dapat 79 emas. Pemprov kemudian minta bonus disamakan dengan Papua, kita samakanlah," kata John.
"Gak gampang menyusunnya. Apalagi ada beregu yang terdiri dari berbeda-beda. Peserta PON itu ada perorangan ganda, trio, enam, ada 11, 18 ada 22. Harus arif dan bijaksana menyusunnya. Memang tidak gampang. Dan harus menyesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Jadi pajak ditanggung, satu emas sudah menyelamatkan Rp31,5 juta. Kekurangan di beregu akan disesuaikan hingga proporsional," pungkasnya.