Pemprov Sumut Belum Punya Mekanisme Deteksi WNA yang Terpapar COVID-19
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi. (Humas Sumut/Veri Ardian)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan,IDN Times – Saban hari, angka COVID-19 masih mengalami peningkatan di Sumatra Utara. Virus itu juga menyasar Warga Negara Asing (WNA) yang ada di Sumut.
Kasus terbaru, seorang WNA asal Jepang dikabarkan meninggal karena terpapar COVID-19 pada 30 Mei 2021. WN Jepang itu meninggal di kediamannya Jalan Setia Budi, Medan. Sebelum meninggal, WN Jepang itu menjalani isolasi mandiri sejak 25 Mei 2021.
Jenazahnya dikebumikan di pemakaman khusus pasien COVID-19, Simalingkar. Kasus kematian WNA di Sumut diklaim menjadi yang pertama kali terjadi di provinsi itu. Bagaimana sebenarnya pemantauan terhadap para WNA ?
Baca Juga: Tragedi KMP Ihan Batak, Mobil Jatuh ke Danau Membuat Penumpang Tewas
1. Gubernur Edy akui belum ada mekanisme mendeteksi para WNA yang terpapar COVID-19
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan jika sampai saat ini pihaknya belum memiliki mekanisme untuk mendeteksi WNA yang terpapar COVID-19. Edy beralasan jika selama ini para WNA langsung melakukan isolasi mandiri.
"Saat ini tidak terpantau kita warga negara asing yang yang mengalami positif, karena melakukan isolasi mandiri. Tidak terdeteksi sama kita," kata Edy saat berkunjung ke Rumah Sakit Martha Friska Multatuli di Medan, Senin (31/5/2021).
2. Pemprov Sumut hanya mengandalkan laporan dari Konjen yang ada di Sumut
Warga melakukan ziarah ke pemakaman COVID-19 Kelurahan Simalingkar B, Ujung Labuhen, Medan, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (2/4/2021). (IDN Times/Arifin Al Alamudi)Kata Edy, selama ini pihaknya hanya bisa melakukan pemantauan terhadap orang – orang yang datang dari luar negeri. Termasuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jika ada yang terpapar COVID-19, langsung dilakukan isolasi di sejumlah lokasi karantina.
Sementara itu, untuk para WNA termasuk yang sudah lama tinggal di Sumut, pemerintah hanya mengandalkan laporan dari perwakilan negara melalui Konsulat Jenderal (Konjen) yang berkantor di Medan. Sejauh ini, laporan yang diterima dari sejumlah Konjen masih nihil. Begitu juga laporan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
3. Edy klaim kasus COVID-19 di Sumut menurun 29 persen selama PPKM
Warga melakukan ziarah ke pemakaman COVID-19 Kelurahan Simalingkar B, Ujung Labuhen, Medan, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (2/4/2021). (IDN Times/Arifin Al Alamudi)Dilansir ANTARA, Edy mengklaim ada tren penurunan COVID-19 sebesar 29 persen di provinsi yang dipimpinnya. Penurunan itu terjadi selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.
Ia menyebut bahwa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro ini dinilai efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Karena menurutnya, penyebaran COVID-19 paling banyak terjadi pada malam hari.
"Ini sangat signifikan. Kita bisa tahu, yang menularkan itu pada malam hari," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, PPKM mikro di Sumut akan terus diperpanjang untuk menekan penyebaran COVID-19. "Kita perpanjang sampai COVID-19 bisa kita kendalikan. Masih tetap sampai jam 21.00 bagi UMKM, tapi bagi kegiatan diskotik dan semacamnya masih belum kita izinkan," katanya.
Data Satgas COVID-19 per 30 Mei 2021 menunjukkan, ada 31.895 orang yang terpapar COVID-19 sejak awal pandemik. Untuk kesembuhan, angkanya terakumulasi sebesar 28.440 orang dan angka kematian 1.046 orang.
Baca Juga: [BREAKING] Gubernur Aceh Positif COVID-19 Tanpa Gejala
