Pandemik Corona, Pemprov Sumut Mulai Salurkan Bantuan Awal Mei
ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Masyarakat yang ekonominya terdampak COVID-19 akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan awal Mei 2020.
Bantuan akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak. BLT akan disalurkan kepada masyarakat selama tiga bulan berturut-turut yaitu pada April, Mei dan Juni.
1. Penerima bantuan adalah masyarakat yang terdaftar di DTKS
ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaKoordinator Bidang Administrasi dan Keuangan GTPP Covid-19 Sumut Agus Tripriono menjelaskan dana bantuan akan diberikan kepada masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI. Ini sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Non-DTKS.
Namun, tidak semua masyarakat Sumut yang masuk di DTKS akan mendapat JPS dari Pemprov Sumut. Masyarakat yang akan mendapat JPS adalah masyarakat yang belum memperoleh bantuan dari program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemenkes, tetapi masuk dalam DTKS.
“Kita sekarang sedang menunggu data tersebut dari kabupaten/kota karena untuk bantuan bulan April rencananya akan mulai menyalurkan tanggal 1 Mei. Jadi bila datanya valid, tidak akan ada tumpang tindih bantuan kepada satu KK,” kata Agus.
Baca Juga: [UPDATE] Kasus Positif Corona Sumut Jadi 111, Pasien Sembuh Naik Terus
2. Bantuan yang diberikan Rp600 ribu per kepala keluarga
Mural mirip perawat di Shoreditch, di tengah penyebaran penyakit virus corona (COVID-19) di London, Britain, Selasa (21/4/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Henry NichollsPemprov Sumut akan menyalurkan bantuan Rp600 ribu per kepala keluarga. Penyalurannya dilakukan melalui Kantor Pos. Supaya bantuan itu benar-benar sampai ke penerimanya.
“Data yang diberikan kabupaten/kota harus valid, sesuai nama dan alamat. Jadi, tidak ada kesalahan dalam pembagiannya. Kemudian nanti PT Pos bisa mengirimkan bantuan ini menggunakan wesel atau boleh juga diambil sendiri oleh penerimanya ke kantor pos,” tambah Agus.
Saat ini, lanjut dia, ada 13 kabupate kota di Sumut yang belum di-cover oleh bantuan pusat. Bila data dari kabupaten/kota yang diminta Pemprov Sumut belum masuk seluruhnya maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 akan menyalurkan dana ke kabupaten/kota yang sudah selesai.
“Sampai saat ini masyarakat yang terdaftar di DTKS, tetapi yang belum mendapat bantuan dari pusat belum pasti jumlahnya, sampai sekarang masih 13 kabupaten/kota. Namun, kita tidak menunggu semua selesai. Jika beberapa dari 13 kabupaten/kota pendataannya selesai maka kita akan langsung eksekusi,” tambah Agus.
3. Masyarakat yang terdaftar di DTKS tapi belum menerima bantuan dari pusat dan provinsi harus ditanggungjawabi pemkab atau Pemkot
Ilustrasi rapid test COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)Nantinya, bila masih ada masyarakat yang namanya masuk ke dalam DTKS, namun belum mendapat bantuan dari pusat dan Pemprov maka diharapkan pemerintah kabupaten/kota menggunakan APBD-nya untuk memberikan bantuan.
“Mungkin masih ada yang belum kita cover, maka kami harap pemkab/pemko menggunakan anggarannya untuk bentuan. Bila masih ada juga yang belum ter-cover, Kementerian Desa mengatakan desa bisa menggunakan dana desa, tetapi tentu semua itu sesuai dengan peraturan yang sudah di buat,” tambah Agus.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumut Ismail Sinaga menyampaikan, GTPP COVID-19 Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk JPS di tahap pertama. Sebelumnya hanya dianggarkan sekitar Rp100 miliar. Selanjutnya dana sebesar Rp270 miliar dialokasikan untuk BLT dengan perhitungan awal ada 150 ribu KK di Sumut yang tidak ter-cover bantuan dari pusat.
“Awalnya untuk JPS dialokasikan sekitar Rp100 miliar, tetapi pada rapat kali ini menjadi kira-kira Rp300 miliar, lebih dari 50 persen total anggaran tahap pertama (Rp502 miliar). Sedangkan untuk kesehatan menjadi sekitar Rp190 miliar. Ini karena kita sedang dalam bencana, jadi semua dinamis, tetapi yang pasti kita membuat persiapan, master plan untuk berbagai kemungkinan sehingga kita tidak kewalahan ketika terjadi hal yang buruk,” kata Ismail.
Baca Juga: [UPDATE] Sudah 61 Jenazah di Sumut Dimakamkan Pakai Protokol COVID-19
