2. Megawati sebut KPK tidak efektif

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Sebelumnya, Megawati yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan mengusulkan KPK dibubarkan. Menurutnya, kinerja KPK saat ini tidak efektif memberantas korupsi. Dia juga mengkritik KPK saat ini hanya mencari keuntungan pribadi.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh, bubarin aja KPK itu, Pak', jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng," ujar Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Megawati meminta KPK turun langsung ke masyarakat melihat berbagai praktik korupsi. Megawati mempertanyakan pekerjaan penegak hukum di Indonesia.

"Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat, itu persoalannya," ucap dia

Ketua Umum PDI Perjuangan itu juga menceritakan pernah menangani kasus kredit macet saat menjabat sebagai Presiden RI pada 2001-2004. Penanganan kasus itu menjadi cikal bakal pembentukan KPK.

"Waktu saya krisis, kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani, setelah itu KPK sudah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu yang KPK ini enggak percaya katanya mana mungkin 300 ribuan kredit macet itu digugat, malak pengusaha-pengusaha ini, saya kira KPK sini dong buktinya kalau saya malak, ini dunia modern, saya mau naruh uangnya di mana, emangnya di karung?" kata dia.

3. Respon KPK soal usulan pembubaran

(Wakil Ketua KPK Alexander Marwata) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara mengenai pernyataan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Megawati mengaku sempat bicara kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk membubarkan KPK karena tak efektif.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai komisi antirasuah tak bisa bekerja sendirian dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, KPK meminta dukungan semua pihak, khususnya masyarakat, dalam memberantas korupsi Indonesia.

"Tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Sangat tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi hanya diserahkan kepada KPK, jelas di dalam UU KPK itu melakukan tugas itu dengan melibatkan seluruh elemen bangsa," ujar Alex, Rabu (23/8/2023).

"Kita berharap dukungan dari seluruh elemen bangsa seluruh aparat penegak hukum. Jangan hanya berharap kepada KPK. Tentu KPK menjadi leading sector dalam pemberantasan korupsi dan tidak hentinya kami mengajak aparat penegak hukum yang lain, kejaksaan kepolisian bersama-sama," imbuhnya.

Alex kemudian membandingkan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Menurutnya, Kejaksaan dan Kepolisian punya banyak personel yang tersebar di berbagai daerah, sehingga bisa agresif memberantas korupsi. Namun, KPK hanya punya satu kantor di Indonesia.

Saya kira kalau mereka betul-betul konsen dan betul-betul peduli terhadap pemberantasan korupsi tentu mereka tidak segan-segan menindak para kepala daerah atau pejabat daerah yang terbukti melakukan korupsi," ujarnya.

"Sekali lagi pemberantasan korupsi ini kerja kita bersama jadi tidak melulu menjadi domainnya KPK," imbuhnya.

Baca Juga: Fungsi Sistem Penyedia Air Minum Rp948 M yang Diresmikan Jokowi