Edy Rahmayadi Curhat, 75 Kali Disomasi Selama Jadi Gubernur
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. (Dok Diskominfo Sumut)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Sudah empat tahun Edy Rahmyadi menjabat sebagai Gubernur Sumatra Utara. Kepala daerah yang dikenal sering melontar pernyataan menarik itu, bercerita soal pengalamannya.
Selama menjadi gubernur, ternyata sudah 75 kali Edy mendapat somasi. Utamanya dari masyarakat atas berbagai hal. Hal itu diungkapnya saat penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN oleh Bupati dan Walikota se-Sumut pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Senin (5/12/2022).
"Kalau dikasih kebebasan, sudah 75 kali aku disomasi, 4 tahun aku jadi Gubernur. Sudah 75 kali disomasi, bebas. Perlu juga kita pakai otoriter," jelas Gubernur Edy.
1. Pentingnya demokrasi terus dijaga
penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN oleh Bupati dan Walikota se-Sumut pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Senin (5/12/2022). (Diskominfo Sumut)Kata Edy, somasi yang dia terima merupakan bagian dari demokrasi. Dia pun tetap menghadapi somasi yang dilayangkan kepadanya.
Selama ini, kata Edy, demokrasi di Indonesia masih memiliki polemik. Uang tidak terlepas dari pembahasan. Khususnya pada pemilihan.
"Kita demokrasi langsung dan tidak langsung, wani piro. Itu saja yang tidak selesai-selesai," tutur Gubernur Edy.
Baca Juga: Flu Babi Merebak, Edy Minta Pedagang Tidak Jual Beli antar Provinsi
2. Edy tegaskan ASN haram terlibat politik praktis
penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN oleh Bupati dan Walikota se-Sumut pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Senin (5/12/2022). (Diskominfo Sumut)Dalam kesempatan itu, Edy meminta seluruh Aparatur Sipil negara (ASN) tidak terlibat dalam politik praktis pada Pemilu 2024 mendatang.
"ASN sudah pasti, bukan ditegaskan lagi. Secara undang-undangnya pun haram hukumnya, dia mengurusin hal tersebut (ikut terlibat politik praktis), tapi dia punya hak pilih," ujar Gubernur Edy.
3. ASN harus ingat tugasnya sebagai abdi negara
Ilustrasi ASN (Dok.IDN Times/Istimewa)Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi juga mengingatkan soal tugas dari ASN. Dia mengatakan, ASN adalah pelayan masyarakat. “Jangan kita minta dilayani,” tegas Edy Rahmayadi
Kedua, tugas ASN juga menjalankan kebijakan umum. Mulai dari undang-undang dasar, aturan-aturan seperti peraturan daerah, peraturan gubernur maupun peraturan bupati atau walikota yang dijalankan ASN.
Terakhir, tugas ASN sebagai perekat anak bangsa. Oleh sebab itu, rakyat jangan dikotak-kotakkan. “Rakyat kita ini ada Katolik, Protestan, Islam, Budha, Hindu, Konghucu jangan pula kita mengotak-kotakkan dosa nanti kita,” ujar Edy.
Edy juga mengingatkan tugas kepala daerah baik bupati maupun walikota adalah melayani rakyat. “Kita kepala daerah urusannya rakyat, rakyat itulah yang nanti menentukan kita masuk surga atau neraka,” kata Edy, kepada para bupati dan walikota yang hadir dalam penandatanganan tersebut.
Baca Juga: Sudah 17 Kepala Daerah Terjerat, Edy: Sumut Ranking 2 Korupsi
