Banjir Mandailing Natal, Jangan Mengambinghitamkan Hujan!
Banjir merendam 16 Kecamatan di Mandailingnatal, Sumatra Utara, pada 17 Desember 2021. (Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
"Bila pun banjir, jangan salahkan langit yang menurunkan berkah sebentuk hujan Salahkan saja manusia yang buang sampah sembarangan"
–Fiersa Besari-
Cuitan Fiersa di Twitter-nya Maret 2014 lalu harusnya menjadi sindiran keras bagi para pejabat yang selalu mengatakan hujan menjadi penyebab banjir.
Jumat (17/12/2021), Kabupaten Mandailing Natal diterjang banjir hebat. Ada 16 dari 23 kecamatan yang terendam. Ketinggian banjir variatif. Mulai dari 50 cm hingga tiga meter.
Desa Tapus, Kecamatan Linggabayu menjadi salah satu daerah terdampak paling parah. Air masuk ke pemukiman yang berada dekat dengan Sungai Batangnatal sekitar pukul 01.00 WIB. Warga dikabarkan berhamburan karena panik. Mereka mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi.
“Ada rumah warga yang hanyut terbawa air. Jadi memang ceritanya hujan itu selama dua hari tidak berhenti. Jumat sampai Sabtu hujan terus. Bayangkan, air masuk di saat orang sedang beristirahat. Semua panik menyelamatkan keluarga,” kata Budi Santosa, warga setempat, Senin (20/12/2021).
Air menyapu dengan derasnya. Bahkan, rumah keluarga Budi yang jauh dari bantaran sungai juga hanya terlihat atapnya saja.
“Alhamdulillah keluarga kami selamat. Karena rumah kami mengarah ke perbukitan,” katanya.
Banjir ini sudah rutin terjadi setiap tahunnya dan berlangsung sejak lama. Namun ini yang dirasakan warga paling parah.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Madina menunjukkan sekitar 2.108 keluarga yang terdampak banjir. Sebanyak 101 jiwa mengungsi karena rumahnya terendam.
Selain banjir, ada 14 titik longsor tercatat terjadi di Madina. Bahkan akses dari Kecamatan Panyabungan sebagai ibukota kabupaten menuju Kecamatan Natal sempat terputus. Ini sempat menyulitkan petugas melakukan evakuasi. Belum lagi jarak tempuhnya mencapai 139 Km jika dilihat dari peta. Satu orang warga juga dikabarkan hanyut. Sampai sekarang, warga Kecamatan Natal itu masih dalam proses pencarian.
1. Hujan menjadi kambing hitam penyebab banjir
Aktifitas pertambang an diduga ilegal di Sungai Batangnatal, Kabupaten Mandailingntal. (Dok: IDN Times)Banjir membuat Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafar Sukhairi mengumumkan status keadaan darurat bencana. Disusul surat pernyataan yang ditekennya pada 18 Desember 2021.
Dalam surat itu, Jafar menyebut tingginya intensitas curah hujan di Mandailing Natal menjadi penyebab banjir dan tanah longsor.
Pernyataan itu tidak sepenuhnya keliru. Lantaran memang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus mengeluarkan peringatan cuaca dalam beberapa waktu terakhir. Sebagian besar wilayah Sumatra Utara diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi.
“Bahwa benar, akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah Kabupaten Mandailingnatal telah mengakibatkan kejadian bencana banjir dan tanah longsor,” tulis Jafar dalam surat itu.
Pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan di tengah publik. Lantaran banyak yang menilai, bukan hujanlah menjadi penyebab satu-satunya banjir. Ada dugaan kerusakan lingkungan yang cukup masif di Madina yang kian memperparah banjir rutin itu.
2. Banjir Madina adalah bencana ekologi
Aktifitas pertambang an diduga ilegal di Sungai Batangnatal, Kabupaten Mandailingntal. (Dok: IDN Times)Para aktivis lingkungan memperkuat dugaan kerusakan lingkungan. Banjir yang terjadi di Madina adalah bencana ekologi. Bencana yang terjadi adalah dampak pembiaran terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.
“Terutama tambang emas yang diduga ilegal di Sungai Batangnatal. Ini memicu kerusakan di jalur sungai dan menghancurkan bantaran sungai. Selain itu masifnya investasi perkebunan membuat semakin berkurangnya daerah tangkapan air (Catchment Area),” kata pegiat lingkungan Bim Harahap, Selasa (22/12/2021).
Bim mendesak pemerintah agar memberi perhatian khusus pada kerusakan lingkungan di Madina. Jika tidak dilakukan dengan serius, maka ke depan anggaran pemerintah kabupaten hanya akan terbuang sia-sia untuk penanganan bencana.
“Harusnya sudah dilakukan upaya mitigasi untuk mencegah dampak bencana yang semakin luas,” ungkapnya.
3. Di hulu makan nangka, di hilir kena getah
Potret nelayan menjemur ikan di Kecamatan Natal, Mandailingnatal. (Dok: IDN Times)Sebuah video dari Independent Nature Journalist of Indonesia (INJI) semakin menguatkan dugaan kerusakan lingkungan di Mandailing Natal. Video berjudul Dancing In The River itu menunjukkan aktifitas diduga tambang ilegal sepanjang Sungai Batangnatal. Lengan-lengan baja backhoe mencacah badan sungai dengan ganasnya.
Sungai yang dulunya dikenal jernih, kini berubah keruh. Dalam narasi video itu dijelaskan, tambang ilegal ibarat kekebalan kejahatan yang tidak mampu diadili. Backhoe terus menari di atas sungai 24 jam sehari tanpa henti.
Kerusakan bisa dilihat sepanjang 22 Km. Mulai dari Desa Tombang Kaluang, Kecamatan Batangnatal hingga desa Simpanggambir Kecamatan Linggabayu.
Efek aktivitas pertambangan itu berdampak pada 33 Km hingga ke muara sungai. Ibarat pepatah, di hulu makan nangka, di hilir tekena getah. Nelayan di Kecamatan Natal menjadi penerima dampak. Laut yang dulunya biru, kini berubah coklat. Nelayan harus melaut lebih jauh untuk mencari ikan.
“Sejarah akan mencatat, di Bumi Mandailing Natal yang madani ini, tengah terjadi penghancuran hebat yang akan dinikmati anak cucu kelak, bahwa untuk mewariskan sungai yang jernih saja, kita tak mampu melakukannya,” tulis narasi dalam video yang diunggah pada 1 Oktober 2021 lalu di akun Instagram @injiwarriors.
Baca Juga: Banjir Madina Rendam 16 Kecamatan, Lebih 2 Ribu Keluarga Terdampak
4. Setiap tahun dikritisi, aktivitas tambang diduga ilegal tidak juga setop
Aktifitas pertambangan diduga ilegal di Sungai Batangnatal, Kabupaten Mandailingntal. (Dok: IDN Times)Soal aktivitas tambang diduga ilegal ini sebenarnya sudah sering dikritisi. Namun tampaknya tidak ada keinginan pemerintah untuk mengambil tindakan. Pemerintah seakan absen dan terus melakukan pembiaran hingga bencana demi bencana terjadi.
Setiap tahun banjir terus terjadi. Namun dampaknya kian membesar. “Dari dulu, kita sudah sempat mengkritisi soal tambang ini. Tapi memang gak ada solusi dari pemerintah. Kita gak tahu apa kendala mereka. Tinggal lagi, kita punya harapan dengan para pimpinan pemerintahan itu, supaya bisa mengambil tindakan. Tambang itu harus disetop. Itu harga mati. Tapi tentunya ada solusi pengganti perekonomian masyarakat,” ketus Ikhwan, warga di Kecamatan Natal.
Ikhwan kesal jika pemerintah terkesan menyalahkan hujan menjadi penyebab banjir. Padahal sudah secara gamblang ada kerusakan lingkungan di depan mata.
Ikhwan juga menyoroti soal penanganan bencana yang terjadi di Madina. Pemerintah terkesan lamban. Khususnya datang ke daerah Natal yang rawan bencana. Penanganan bencana masih mengandalkan upaya dari ibukota kabupaten yang jaraknya sangat jauh.
Harusnya, kata Ikhwan, pemerintah bisa menginisiasi masyarakat tanggap bencana. Masyarakat dilatih untuk menghadapi bencana.
“Masyarakat tidak pernah dilatih untuk tanggap bencana. Ini harusnya menjadi evaluasi pemerintah. Sudah bertahun begini. Masa hanya seperti ini saja. Tida ada perubahan. Kalau kita bilang, Natal ini dianaktirikan, nanti dibilang hiperbola. Tapi realitanya seperti itu. Kita ini yang di tepi laut harusnya diinisiasi, ada Tim SAR khusus. Sehingga bisa cepat penanganannnya,” katanya.
5. Catatan WALHI, ada deforestasi serius terjadi di Madina
blog.conservation.orgSelain tambang diduga ilegal, deforestasi kawasan hutan juga dianggap memberikan kontribusi pada banjir di Madina. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara, menyoroti soal deforestasi yang terjadi di sana.
“Perlu saya jelaskan bahwa, keberadaan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal memegang peranan penting dalam memitigasi perubahan Iklim yang kini sedang kita hadapi bersama. Berdasarkan data yang bersumber dari geoportal KLHK, telah terjadi laju deforestasi sebesar 1880 Ha di Kabupaten Mandailingnatal dari 2015 hingga 2019,” ungkap Manager Geograpgy Information System (GIS) dan Database WALHI Sumut Denizen Banurea.
Deforestasi kata Deni, sebagian besar terjadi di Hutan Produksi Terbatas (HPT). Kemudian disusul di Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Lindung (HL) dan Hutan Konservasi.
“Laju deforestasi terbesar terjadi di Kecamatan Muarabatanggadis,” kata Deni.
6. Izin pertambangan harus dievaluasi untuk menekan laju deforestasi
Aktifitas pertambangan diduga ilegal di Sungai Batangnatal, Kabupaten Mandailingntal. (Dok: IDN Times)WALHI juga menyoroti soal sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Mandailingnatal. Khususnya yang diduga masuk dalam kawasan hutan lindung. Menjadi ironi jika hutan lindung yang menjadi kawasan resapan air justru diduga masuk dalam wilayah pertambangan.
“Sebut saja PT Sorikmas Mining yang memiliki Izin Tambang seluas 66.200 Ha di Kabupaten Mandailing Natal, dan PT Agincourt Resources yang memiliki izin 130.252 Ha yang tersebar di empat kabupaten salah satunya adalah kabupaten Mandailing Natal,” imbuhnya.
Keberadaan dua perusahaan tambang raksasa ini, lanjut Deni, harus menjadi peringatan bagi pemerintah. Lantaran berpotensi besar menambah laju deforestasi di Mandailingnatal. Izin perusahaan tambang itu harus dievaluasi
“Saya juga ingin menyoroti perihal penambang illegal di hulu sungai. Harus benar-benar dikaji mengapa mereka melakukan aktivitas tersebut, jika benar mereka adalah penambang liar, lalu mengapa mereka masi bisa tetap beroperasi? Yang tidak kalah penting adalah mencari informasi terkait siapa sebenarnya aktor yang menjadi pengumpul emas hasil tambang ilegal tersebut dan juga aktor yang menyuplai bahan baku untuk aktivitas tambang ilegal tersebut,” tukasnya.
WALHI mendesak pemerintah bisa adil dalam mengambil tindakan. Jangan sampai, hanya menindak tambang ilegal di mana masyarakat menggantugkan hidup, namun membiarkan perusahaan besar yang juga berpotensi menyumbang laju deforestasi.
7. Menanti janji Gubernur Edy menindak tambang diduga ilegal hingga deforestasi
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meninjau banjir di Madina, Senin (20/12/2021). (Dok: Diskominfo Sumut)Gubernur Sumut Edy rahmayadi meninjau kondisi banjir Madina pada Senin (17/12/2021). Mantan Pangkostrad itu menyebut jika banjir di Madina sudah musiman lima tahun sekali.
Edy juga mengakui soal kegiatan tambang yang diduga ilegal. Dia juga seakan mengamini soal deforestasi yang terjadi di Madina. Ini dibuktikannya dengan potongan-potongan kayu diduga hasil pembalakan.
“Saat ini Kepala Dinas Kehutanan sedang ada disana dengan timnya kita perintahkan untuk mengetahui posisi mana tempat tempat bekas potongan potongan kayu tersebut. Nanti akan kita pastikan dan sampaikan ke masyarakat,” ungkapnya.
Edy juga kembali menyatakan komitmennya untuk menindak tambang ilegal. Janji ini juga pernah disampaikannya pada 2019 lalu. Saat itu santer kelahiran bayi dengan keadaan abnormal karena diduga terpapar merkuri yang digunakan di pertambangan ilegal. Setiap tahun berlalu, belum juga ada penindakan dari Edy.
“Kalau ilegal khusus emas ini masih dalam proses. Karena terhambat dengan COVID-19, sehingga kita undur,” katanya.
Dia juga akan menyiapkan solusi pengganti perekonomian para pemain tambang ilegal. Mulai dari pertanian hingga peternakan.
“Karena mereka melakukan ilegal tambang ini sudah bertahun-tahun. Yg pastinya itu sangat salah dan merugikan rakyat itu sendiri,” pungkasnya.
Polda Sumatra Utara juga akan mendalami informasi soal dugaan tambang ilegal itu. Mereka akan terjun ke lapangan untuk memastikan.
“Kita akan mendalami informasi tersebut. Kita akan melakukan crosscheck di lapangan dan sebagainya hal-hal terkait penegakan hukum,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Komisaris Besar Hadi Wahyudi.
Baca Juga: Sungai Batang Natal Meluap, Tujuh Desa di Madina Terendam Banjir
