Gubernur Sumut Pesan Tambahan APD dan Percepat Bantuan PKH
Video teleconference dengan Gubernur Sumut (Dok. IDN Times/istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi akan segera menambah bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) ke seluruh kabupaten kota se-Sumut, juga mempercepat penyaluran dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini untuk mengatasi dampak pandemi global COVID-19.
Disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat memimpin rapat melalui videoconference bersama seluruh Bupati/Walikota se-Sumut terkait dalam perkembangan penanganan COVID-19 di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (14/4).
"Kita harus berusaha melalukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Saya telah memesan tambahan APD, begitu sampai nanti saya akan siapkan masing-masing 5 APD di tiap Puskesmas yang ada di kabupaten/kota, untuk tiap kabupaten/kota akan saya berikan 50 APD, dan rumah sakit rujukan saya akan tambah 100 APD termasuk masker bedah," ujar Edy yang didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina dalam rapat.
1. Gubernur pesan ribuan rapid test dan masker N95
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menggelar konferensi pers terkait COVID-19, Senin (16/3) (IDN Times/Istimewa)Ia juga menyampaikan bahwa telah memesan 56 ribu alat rapid test dan 100 ribu masker N95. Untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota.
“Saya akan berikan hingga ke Puskesmas yang ada di kabupaten/kot se-Sumut," tambahnya.
Tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat, menurut Edy Rahmayadi, akan dipercepat penyalurannya, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Hal ini penting untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19.
"Bantuan PKH yang ditanggung oleh APBN adalah berjumlah 408.321 Kepala Keluarga (KK) untuk seluruh Sumatera Utara, jumlah bantuanya pun meningkat dari sebelumnya Rp150 ribu/KK ditambah lagi oleh pemerintah pusat Rp50 ribu/KK sehingga menjadi Rp 200 ribu/KK, untuk itu saya minta di data secara riil oleh bupati/walikota se-Sumut," tegasnya.
Baca Juga: Bupati Taput Desak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Segera Ajukan PSBB
2. Edy: Antisipasi kedatangan orang dari luar Sumut harus dimonitor
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menggelar konferensi pers terkait COVID-19, Senin (16/3) (IDN Times/Istimewa)Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Edy mengimbau agar Bupati/Walikota benar-benar mengawasi warga yang keluar dan masuk ke masing masing daerahnya.
"Antisipasi kedatangan dari luar, baik itu dari negara tetangga maupun dari antar kabupaten/kota, monitor semua rakyat kita keluar masuknya ke daerah kita. Apalagi menjelang mudik ini, saya mohon kerja samanya," ujar Gubernur.
3. Gubernur Sumut meminta bupati dan wali kota maksimalkan yang bisa dilakukan
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (Dok. Humas Pemprov Sumut)Sementara itu, Gubernur juga berpesan agar bupati dan walikota tidak hanya menunggu instruksi saja, bupati/walikota harus mampu memaksimalkan apa yang bisa dilakukan.
"Daerah jangan menunggu, jangan menunggu bantuan pusat, maksimalkan apa yang bisa dilakukan, apa kesulitan bapak bupati/walikota bilang ke saya, apa yang bisa saya kerjakan akan saya bantu, kita saat ini harus berbagi pikiran dan doa, hilangkan ego sektoral," ungkapnya.
Baca Juga: Sumut Belum Ajukan PSBB, Gubernur Edy: Masih Dalam Pembahasan
