Guru Fungsional Diberhentikan, DPRD Simalungun Ajukan Hak Interpelasi
IDN Times/Patiar Manurung
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Simalungun, IDN Times - Sebanyak lima fraksi DPRD Kabupaten Simalungun mengajukan hak interpelasi kepada Bupati JR Saragih melalui pimpinan dewan. Lima fraksi tersebut menilai bahwa kebijakan Bupati menimbulkan persoalan dalam dunia pendidikan. Hal ini dibenarkan Dadang Pramono, dari Fraksi Demokrat.
Adapun lima fraksi yang mengajukan interplasi yakni Fraksi Demokrat dua orang, Fraksi Hanura dua orang, Fraksi Nasdem dua orang, Fraksi PDI Perjuangan dua orang dan fraksi Amanah Sejahtera satu orang. Kesembilan dewan dari lima fraksi tersebut ingin mempertanyakan langsung kepada Bupati dasar kebijakan yang dibuat.
1. Dadang berharap mendapat penjelasan langsung dari Bupati
IDN Times/Patiar ManurungDadang berharap, interpelasi ini bisa ditanggapi pimpinan DPRD sehingga menjelang di masa jabatan dewan periode 2014-2019 ini bisa mendapat penjelasan Bupati karena mereka menilai kebijakan ini telah mengganggu sistem pendidikan di Simalungun.
"Kita telah mengusulkannya untuk kemudian ditelaah pimpinan DPRD. Harapan kita, hak bertanya kepada Bupati segera mungkin ini dapat terealisasi," jelas Dadang.
Baca Juga: Bawa Ijazah, Pemkab Simalungun Segera Aktifkan 992 Guru Fungsional
2. Diharapkan tanggal 15 Agustus pengajuan Interplasi sudah terjawab
Dok.IDN Times/istimewaKata mantan jurnalis ini, hak interpelasi yang mereka usulkan diyakini sudah bisa terjawab tanggal 15 Agustus 2019, usai rapat paripurna KUA PPS Tahun Anggaran 2020. "Di sana akan ada keputusan apakah ditindaklanjuti atau tidak," ucapnya dengan menegaskan bahwa persoalan guru fungsional yang diberhentikan dari jabatannya tidak bisa dipandang sebelah mata.
Dijelaskan, selain berdampak terhadap proses pendidikan, menimbulkan kegaduhan, kebijakan Bupati juga dinilai tidak seluruhnya dapat dibenarkan karena terabainya beberapa pertimbangan, antara lain, guru yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun dan mereka yang sudah berusia lebih dari 50 tahun.
"Dalam menyikapi Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, termasuk surat ederan menteri. Usia 50 dan masa mengabdi 20 tahun dikecualikan terhadap kualifikasi akademik," ucapnya.
3. Kebijakan Bupati dinilai terburu-buru
Dok.IDN Times/istimewaDadang menegaskan, Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Bupati untuk memberhentikan guru fungsional dari jabatannya terkesan terburu-buru dan dinilai sarat dengan aroma-aroma kepentingan tertentu.
"Memang secara aturan benar dan kita setuju kualifikasi terhadap guru itu harus diterapkan karena itu akan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun aturan pengecualian tidak boleh diabaikan" terangnya.
4. Jika seluruh guru aktif, masih ada kekurangan 2 ribu orang
IDN Times/Sukma SaktiSesuai data yang dikumpulkan lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara perwakilan 1695 guru dengan pejabat dari Dinas Pendidikan Simalungun sebelumnya, guru yang berusia 50 tahun ke atas ada sebanyak 200 orang, ditambah dengan guru yang mengabdi lebih dari 20 tahun, totalnya lebih dari 400 orang.
"Ini yang harus dikecualikan. Cara menerapkan ketentuan tidak boleh mengabaikan aturan-aturan yang sebenarnya," jelas Dadang.
Ditambahkannya juga, kekurangan guru di Simalungun masih cukup banyak, berkisar 2000 orang walau pun guru yang diberhentikan sekarang ini aktif dan ditambah guru non PNS. Menurut Dadang, seharusnya kondisi ini sudah menjadi pertimbangan Bupati mengeluarkan kebijakan.
Baca Juga: Guru Fungsional Diberhentikan, Jumlah Pendidik di Simalungun Minim