Relawan Capres Gencar Deklarasi di Sumut, Ganjar Paling Sering
KPU Binjai menjalankan tahapan dengan melakukan sosialisasi kepada sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi (IDN Times/ Bambang Suhandoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Binjai, IDN Times - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerah melakukan tahap verifikasi faktual partai politik. Namun meski baru tahap verifikasi, suhu politik sudah tinggi.
Hal itu dibuktikan dengan para relawan yang sudah gencar melakukan sosialisasi dan deklarasi. Termasuk di Sumatra Utara. Hal itu dikatakan Kasubdit Politik Dit Intelkam Polda Sumut Kompol Maga Simarmata
Para relawan mulai dari Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani, Prabowo dan lainnya gencar deklarasi di berbagai tempat.
"Walau masih tahapan verifikasi faktual, tetapi deklarasi sudah cukup gencar. Dari catatan kami, di Sumatra Utara, jelang Pemilu 2024 ini untuk relawan Ganjar (Pranowo) sudah 23 kali deklarasi, Puan (Maharani) 3 kali, Cak Imin 3 kali, Prabowo (Subianto) 2 kali, Anies (Baswedan) 9 kali, Erick Thohir 2 kali, Sandiaga Uno 1 kali dan Airlangga (Hartanto) 1 kali," ungkap Maga pada sosialisasi KPU Binjai kepada tokoh masyarakat dan agama, Senin (7/11/2022).
1. Antisipasi polisi hadapi kerawanan Pemilu
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Diketahui Ganjar punya berbagai kelompok relawan mulai dari mahasiswa, millennial, santri, ustaz, perempuan dan lain-lainnya. Begitu juga dengan bakal capres lainnya.
Pada kesempatan itu Maga membeberkan cara-cara mendeteksi, antisipasi serta potensi kerawanan dan bertindak jelang Pemilu 2024. Polisi bertindak dengan tahapan Pre-entiv, Preventif dan Represif.
Sedangkan hakikat ancaman potensi kerusuhan yaitu tahapan pemilu dan dinamika politik. "Untuk bentuk antisipasi bisa terbuka maupun tertutup (PAM Intel)," tambah Maga.
Baca Juga: KPU Binjai Perkenalkan Aplikasi SIAKBA ke Pengguna Medsos
2. Rangkul tokoh agama dan pemerintah
KPU Binjai menjalankan tahapan dengan melakukan sosialisasi kepada sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi (IDN Times/ Bambang Suhandoko)Guna meminimalisir adanya gangguan-gangguan, sehingga pihak kepolisian perlu merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.
Pihak kepolisian juga melakukan pengamanan untuk peningkatan giat politik yang dapat mempengaruhi Kamtibmas, pengelompokan massa berdasarkan kesamaan dukungan, mobilisasi massa atau relawan, rawan politik identitas, rentan terhadap polarisasi massa.
"Juga kejahatan IT (Medsos), memanfaatkan tokoh agama tertentu sebagai corong dan manfaatkan tempat ibadah untuk kegiatan politik akan terjadi," bebernya.
3. Politik identitas dengan melibatkan agama akan marak jelang Pemilu 2024
KPU Binjai menjalankan tahapan dengan melakukan sosialisasi kepada sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi (IDN Times/ Bambang Suhandoko)Sedangkan untuk politik identitas, Kompol Maga Simarmata meyakini akan makin marak jelang Pemilu 2024. Hal ini dilihat dari beberapa faktor penyebab yaitu mudah dikerjakan, biaya murah, cepat responnya, kuat pengaruhnya dan luas dampaknya. "Sehingga itu kerap dilakukan oleh segelintir otlrang dan meski menjadi perhatian," tegas dia.
Sementara Santri eksekutif, KH Akhmad Khambali mengatakan pemilu hakikatnya adalah membuat masyarakat gembira. Untuk itu, dirinya berharap ada perubahan yang lebih baik dalam setiap gelaran pemilu.
"Saya yakin kalau ingin berubah pasti susah, ribet dan nyebelin. Tapi saya yakin semua itu bisa dilakukan," kata Akhmad Khambali.
Untuk itu, Akhmad Khambali menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari politik identitas pada pagelaran pemilu 2024 mendatang, dengan mengubah mindset.
Meski diingat, lanjut dia, agama menjadikan berpolitik secara santun dan kaffah. "Jadi, masyarakat jangan mudah percaya dengan berita hoax, karena hoax dibuat oleh orang pintar dan disebarluaskan oleh orang bodoh," terang dia.
Akhmad Khambali membeberkan, perihal agama dan politik. Dimana, pelibatan agama dalam politik oleh penganutnya dimaksudkan untuk mengawal agar politik sesuai dengan etika dan ajaran agama. "Melegitimasi aspirasi dan perilaku politik dengan ajaran agama serta membangun identitas dan solidaritas sosial," tegas dia.
Baca Juga: Banjir Langkat, Mak Ganjar Bangun Dapur Umum Bantu Konsumsi Korban
