WALHI Sumut: KLHK Harus Evaluasi Total Medan Zoo
Transparansi pengelolaan juga dipertanyakan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Kematian demi kematian satwa terus terjadi di Medan Zoo. Lembaga konservasi yang dikelola Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan Kota Medan itu ibarat menjadi tempat menanti ajal.
Satwa diduga tidak terurus. Potensi penyebaran penyakit juga diduga nyaris tidak dicegah. Pengelolaan diduga minim pengetahuan tentang konservasi. Bagaimana tidak, Medan Zoo kini kekurangan sumber daya manusia. Mulai dari dokter hewan, keeper, dan lainnya. Petugas yang ada juga diduga sudah tidak mendapatkan upah dalam beberapa bulan terakhir.
Kondisi buruknya kesejahteraan satwa di Medan Zoo diperparah dengan infrastruktur yang sangat tidak baik. Kandang-kandang jauh dari kata terawat. Klinik satwa juga diduga sudah tidak berfungsi lagi.
Semenjak kematian empat harimau secara beruntun, Medan Zoo hangat diperbincangkan. Dari masyarakat awam hingga pegiat konservasi. Mereka mendesak agar pemerintah mengambil langkah darurat untuk penyelamatan satwanya. Karena dari beberapa sumber menyebut, kondisi satwa di sana saat ini tidak dalam kondisi baik.
1. Menanti langkah KLHK menyelamatkan satwa di Medan Zoo
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatra Utara kembali melontar kritik keras terhadap kondisi Medan Zoo. Kematian demi kematian satwa, menjadi bukti konkret bahwa pemerintah tidak belajar. Apalagi untuk menambil langkah darurat.
“Kami mendesak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi total pengelolaan kebun binatang. Hasil evaluasi juga harus dipaparkan ke publik sebagai bentuk transparansi,” tegas Direktur WALHI Sumut Rianda Purba, Selasa (30/1/2024).
Amatan WALHI, kondisi Medan Zoo diduga tidak layak lagi dijadikan lembaga konservasi. Misalnya, Kata Rianda, pengelola Medan Zoo diduga sudah melanggar Peraturan Menteri Kehutanan No.31 tahun 2012 tentang Lembaga Konservasi. Di dalam beleid itu, kebun binatang disyaratkanmemiliki klinik, paramedis, persediaan obat hingga dokter hewan yang berada di sana setiap waktu.
“Ini kami lihat tidak ada di sana. Sungguh berantakan pengelolaannya,” kata Rianda.