Dituding Merusak, Warga Dairi Tuntut Izin Lingkungan PT DPM Dicabut

Penolakan warga bukan tanpa dasar ilmiah. Dalam dokumen Addendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) tahun 2025, PT DPM menyatakan tidak lagi menggunakan Tailing Storage Facility (TSF) untuk mengelola limbah pertambangannya, melainkan beralih menggunakan metode backfilling.

Berdasarkan kajian ahli pertambangan independen, Steve Emerman, yang dikutip oleh APUK, metode backfilling dilakukan dengan mencampur limbah tambang, semen, dan air hingga membentuk pasta, untuk kemudian dimasukkan kembali ke dalam lubang bekas tambang.

Metode ini, terang Susandi, dinilai sebagai langkah yang mustahil dan baru pertama kali akan diuji coba di Indonesia, tepatnya di Dairi.

"Bahkan di negara China sekalipun, metode ini masih gagal. Kajian ini menjadi salah satu dasar masyarakat kembali melakukan penolakan. Masyarakat menolak untuk menjadi kelinci percobaan dalam pertambangan ini," ungkapnya.

Bagi warga Dairi, urusan tambang bukan sebatas hitung-hitungan investasi ekonomi. Secara administratif, SK Nomor 1437 Tahun 2026 memang tampak sebagai keputusan pemerintah, namun dampak ekologisnya diklaim akan menghancurkan ruang hidup masyarakat di puluhan desa.

Luasan konsesi PT DPM dilaporkan mencakup 38 desa di delapan kecamatan di Kabupaten Dairi. Sejumlah sumber mata air krusial warga berada persis di dalam atau berdekatan dengan batas konsesi tersebut.

Salah satunya adalah sumber air Lae Puccu yang menjadi tumpuan bahan baku air bersih bagi sekitar 9.500 jiwa yang bermukim di Desa Longkotan, Tungtung Batu, Siratah, Siboras, Uruk Belin, Bakal Gajah, Huta Ginjang, serta Kelurahan Parongil. APUK mengklaim warga telah merasakan dampak nyata dari rentetan aktivitas perusahaan sebelumnya, mulai dari dugaan pencemaran Sungai Sikalombun, rusaknya lahan persawahan, hingga kematian ikan secara massal.

Kerusakan akibat aktivitas tambang di Dairi tidak hanya memukul mundur hajat hidup manusia, melainkan turut mengancam kelestarian satwa liar. APUK menyoroti kemunculan Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) di Desa Bongkaras, Kabupaten Dairi baru-baru ini sebagai sinyal bahaya.

Turunnya predator puncak tersebut ke areal permukiman warga mengindikasikan bahwa ekosistem hutan telah terganggu secara masif. Aktivitas di dalam hutan memaksa satwa buas itu mengalihkan habitat alaminya demi bertahan hidup.

Dalam orasinya, APUK dan masyarakat Dairi dengan tegas menuntut pencabutan SK Nomor 1437 Tahun 2026. Mereka menilai bentang alam Kabupaten Dairi tidak layak untuk dieksploitasi oleh industri pertambangan.

"Pembangunan yang hadir ke Kabupaten Dairi harus melibatkan partisipasi yang bermakna kepada masyarakat terutama perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban atas pembangunan eksploitatif. Kami makan dari pertanian bukan dari tambang. Tolak perusahaan perusak lingkungan di Kabupaten Dairi," pungkasnya.