WALHI Desak China Exim Hentikan Pendanaan PLTA Batang Toru

Kepala Divisi Kampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan pendanaan dari China menjadi salah satu titik yang disorot karena NSHE memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan negara China, SDIC Power Holdings Co., Ltd.

“Salah satu investor paling besar adalah China dalam NSHE. Pembiayaan dari China Exim Bank rentan terhadap landscape Batang Toru dan terbukti dari bencana yang terjadi,” katanya.

Dokumen SDIC Power pada November 2022 menyebut perusahaan tersebut merencanakan jaminan bersama untuk pembiayaan NSHE dengan nilai maksimal US$1,251 miliar. Skema pembiayaannya menggunakan pinjaman sindikasi dengan China Exim sebagai pemimpin sindikasi, sementara masa jaminan disebut maksimal 18 tahun.

“Kami belum tau total biaya sebenarnya yang diberikan ExIm Bank. Mungkin akan tau dari surat balasan yang akan dikirimkan dan harapannya mereka dapat terbuka,” katanya.

WALHI bersama organisasi masyarakat sipil telah mengirimkan surat kepada China Exim untuk meminta peninjauan terhadap keterlibatan bank tersebut. Permintaan itu antara lain mencakup uji tuntas, pengawasan pascapinjaman, tindakan korektif, hingga kemungkinan penghentian dukungan pembiayaan.

WALHI memasukkan sejumlah risiko lingkungan dalam surat kepada China Exim. Di antaranya ancaman terhadap habitat orangutan Tapanuli, perubahan sistem aliran air, kerentanan geologi, konflik sosial, serta keselamatan masyarakat.

Orangutan Tapanuli menjadi salah satu sorotan karena Ekosistem Batang Toru merupakan satu-satunya habitat yang diketahui bagi spesies tersebut. Sejumlah kajian dan laporan sebelumnya juga telah menempatkan fragmentasi habitat sebagai salah satu persoalan utama proyek.

Selain persoalan habitat, desain PLTA juga berkaitan dengan pengalihan aliran sungai. Dokumen yang digunakan dalam advokasi mengenai proyek tersebut mencatat adanya bypass area Sungai Batang Toru sekitar 14 kilometer antara bendungan dan pembangkit, dengan sebagian air dialihkan melalui sistem terowongan.

WALHI juga mempertanyakan risiko geologi dan keselamatan kawasan. Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba, menyebut wilayah Batang Toru memiliki risiko kegempaan dan longsor.

“WALHI menolak pembangunan PLTA. Bahwa pembangunan ini dilakukan di zona gempa. Wilayah ini sangat rentan gempa namanya Sesar Toru. Selain itu dalam konteks pembangunan infrastruktur rentan terhadap longsor,” ungkap Rianda.

Desakan WALHI muncul ketika pemerintah justru kembali mendorong penyelesaian PLTA Batang Toru.

Pada Januari 2026, NSHE dilaporkan termasuk dalam daftar perusahaan yang izinnya dicabut. WALHI juga mencatat NSHE diwajibkan membayar Rp200,6 miliar berdasarkan penyelesaian pengadilan pada April 2026.

Beberapa bulan kemudian, pemerintah kembali membuka jalan bagi keberlanjutan proyek. Kementerian ESDM menyatakan izin operasi PLTA Batang Toru diberikan kembali pada April 2026 dan mendorong percepatan pengoperasian pembangkit tersebut dengan target operasi komersial pada Oktober 2026.

Rianda mengatakan keputusan pemerintah tersebut menjadi alasan WALHI kembali menekan pihak pendana. “Izinnya sempat dicabut akan tetapi mereka kembali beroperasi,” katanya.

Uli mengatakan intervensi terhadap pendana dilakukan karena WALHI ingin mendorong penghentian pembiayaan sebelum proyek memasuki tahap operasi komersial.

“Kenapa kemudian kita mengintervensi lebih dulu si pendananya dengan harapan si pendananya bisa menghentikan pendananya sebelum PLN membelinya,” katanya.

WALHI meminta China Exim menangguhkan pencairan selama persoalan audit, litigasi, dan kepatuhan belum terselesaikan. Jika risiko proyek dinilai tidak dapat dimitigasi, WALHI meminta dukungan dibatalkan atau dana yang telah dicairkan dikembalikan.

“Permohonan utama kita adalah menangguhkan, membatalkan atau meminta pembayaran kembali pendanaan ini. Dan ini adalah seruan dari masyarakat sipil yang melihat fakta langsung akan cacatnya pelaksanaan proyek ini,” kata Rianda.