Soal Lapas Cibinong Amos Simanjuntak Tuntut Penegak Hukum Turun Tangan

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi sebelumnya mengungkapkan terdapat 16 rumah dinas di kawasan Lapas Cibinong. Dari jumlah tersebut, tiga tercatat dalam SIMAK BMN, sedangkan 13 bangunan di bantaran Sungai Ciliwung belum tercatat. Ditjen PAS menyatakan masih mendalami aspek administrasi, status aset, dan pemanfaatannya. Pemeriksaan oleh tim gabungan Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pemasyarakatan juga masih berlangsung.

Amos menilai pendalaman internal tetap diperlukan, tetapi persoalan tersebut juga perlu dilihat dari aspek pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Apalagi, pihak Lapas Cibinong sebelumnya menyebut 13 bangunan tersebut merupakan rumah dinas bagi pejabat dan pegawai serta terdapat surat keputusan mengenai penempatan penghuninya.

Menurut Amos, kondisi itu membuat rantai keputusan terkait keberadaan bangunan tersebut perlu diperiksa dari hulu hingga hilir.

“Kalau ada SK penempatan, tentu ada pihak yang menetapkan. Kalau ada bangunan, tentu ada pihak yang membangun dan membiayai. Kalau bangunan itu berdiri di lingkungan institusi negara, seharusnya ada mekanisme pengawasan. Rantai ini harus ditelusuri satu per satu. Jangan sampai publik hanya mendapat penjelasan mengenai status bangunannya, tetapi tidak pernah mengetahui siapa aktor di belakang pembangunannya,” ujar Amos.

Amos meminta pemeriksaan mencakup dokumen pembangunan, sumber dana, pihak yang mengerjakan, status tanah, proses perizinan, penetapan penghuni, hingga kemungkinan adanya pihak eksternal yang membiayai pembangunan.

"Apabila pembangunan tidak menggunakan APBN, sumber pembiayaan justru perlu diperiksa lebih jauh untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan atau pemberian fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan tertentu," jelasnya.

“Kalau uang negara yang dipakai, buka dokumen dan pertanggungjawabannya. Kalau bukan uang negara, justru harus dijelaskan siapa yang menjadi penyandang dananya dan apa kepentingannya membangun fasilitas di lingkungan lapas. Jangan sampai ada pihak tertentu yang memberikan fasilitas kemudian memperoleh perlakuan atau keuntungan tertentu. Itu yang harus diuji melalui pemeriksaan, bukan dibiarkan menjadi spekulasi,” tambah Amos.

Amos karena itu mendorong kepolisian, kejaksaan, ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati hasil pemeriksaan yang sedang berlangsung. Jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, atau bentuk persekongkolan lainnya, ia meminta penanganannya segera ditingkatkan ke proses penegakan hukum.

“Saya kira sudah waktunya penegak hukum ikut melihat persoalan ini. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, jangan berhenti pada sanksi administratif atau pergantian pejabat. Telusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang membayar, siapa yang mengerjakan, dan siapa yang memperoleh manfaat. Kalau ada persekongkolan, bongkar sampai ke aktornya,” ujar Amos.

Menurut Amos, pengusutan yang transparan juga diperlukan untuk melindungi pegawai pemasyarakatan yang bekerja sesuai aturan. Ia menilai persoalan yang melibatkan segelintir pihak tidak seharusnya dibiarkan merusak kepercayaan masyarakat terhadap seluruh institusi pemasyarakatan.

“Justru karena banyak petugas pemasyarakatan bekerja dengan benar, kasus seperti ini harus dibuka seterang-terangnya. Jangan biarkan ketidakjelasan mengenai 13 bangunan ini menjadi beban bagi seluruh institusi. Temukan siapa yang bertanggung jawab dan proses sesuai hukum apabila memang ditemukan pelanggaran,” kata Amos.