Sindikat PMI Ilegal Terungkap, PNS di Tanjung Balai Diduga Terlibat

11 Nov 2026, 17:43 WIBKota Medan4 min read

Prayugo Utomo

News

Channel

Add Us on Google

pengungkapan dua kasus penempatan PMI nonprosedural di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026). (Polda Sumut)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Polisi membongkar dua jaringan penyalur PMI ilegal di Asahan dan Deli Serdang pada awal Oktober 2026.
Seorang PNS Tanjung Balai diduga menjemput calon PMI dan menerima upah Rp300 ribu per orang.
Sembilan calon PMI dipulangkan, sedangkan empat tersangka ditahan di Mapolda Sumut dan dijerat UU Perlindungan PMI.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

awal Oktober 2026 lalu

Polisi mengungkap dua jaringan penyalur PMI ilegal di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Deli Serdang. Sembilan calon pekerja migran diselamatkan dan empat orang ditahan.

Jumat (2/10/2026)

Tim Ditres PPA dan PPO Polda Sumut menggerebek rumah penampungan di Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Dua tersangka dan tiga calon PMI diamankan.

Sabtu (3/10/2026)

MDT dan SB alias H ditangkap di kawasan Air Genting, Kabupaten Asahan. Jaringan tersebut menjaring enam calon pekerja migran.

Rabu (11/11/2026) siang

Kristinattara Wahyuningrum membeberkan peran SB dalam konferensi pers di Polda Sumut.

Saat ini

Kesembilan calon PMI telah dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Empat tersangka ditahan di Mapolda Sumut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Polisi membongkar dua jaringan penyalur Pekerja Migran Indonesia nonprosedural dan menyelamatkan sembilan calon pekerja migran.
Who?
MDT, SB alias H, S alias R, dan ES ditahan sebagai tersangka dalam jaringan tersebut.
Where?
Pengungkapan berlangsung di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.
When?
Pengungkapan berlangsung pada awal Oktober 2026, dengan penangkapan pada 2 dan 3 Oktober 2026.
Why?
Para tersangka diduga menyalurkan calon pekerja migran ke Malaysia melalui jalur dan cara nonprosedural.
How?
Calon PMI direkrut, ditampung, dijemput, lalu direncanakan diberangkatkan melalui jalur kapal tongkang atau pelabuhan dengan modus wisatawan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Polisi menemukan dua kelompok yang mau mengirim orang bekerja ke Malaysia lewat cara tidak resmi. Ada PNS bernama MDT dan tiga orang lain yang ditangkap. Polisi menyelamatkan sembilan calon pekerja migran. Sekarang mereka sudah pulang, sedangkan empat tersangka ditahan di Mapolda Sumut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pengungkapan dua jaringan ini membuat sembilan calon pekerja migran dapat dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Penahanan empat tersangka juga menunjukkan adanya proses penegakan hukum terhadap penyaluran PMI nonprosedural, termasuk ketika kasus tersebut melibatkan aparatur negara.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Medan, IDN Times – Bisnis gelap pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural ke Malaysia kembali terungkap. Kali ini, kasusnya menyeret aparatur negara di Sumatra Utara.

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Kota Tanjung Balai berinisial MDT (43) diringkus aparat kepolisian karena terlibat dalam jaringan penyelundupan pekerja migran lintas provinsi.

Keterlibatan MDT terbongkar saat Direktorat Reserse Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumut menggulung dua jaringan penyalur PMI ilegal di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Deli Serdang.

Dari dua pengungkapan beruntun pada awal Oktober 2026 lalu, polisi menyelamatkan sembilan calon pekerja migran dan menahan empat orang tersangka.

1. Oknum PNS kutip Rp300 ribu per kepala untuk antar korban ke jalur kapal tongkang

Pengungkapan dua kasus penempatan PMI nonprosedural di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026). (Dok: Polda Sumut)

Penyergapan terhadap MDT berlangsung di kawasan Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sabtu (3/10/2026). Di lokasi tersebut, oknum PNS itu dicokok bersama rekannya, SB alias H (57), yang juga warga Kota Tanjung Balai.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes Kristinattara Wahyuningrum, membeberkan bahwa jaringan di Asahan ini menjaring enam calon pekerja migran dari berbagai daerah. Mereka terdiri dari H (40) dan S (31) warga Aceh, JK (31), S (31), dan AH (30) warga Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta N (43) warga Kabupaten Deli Serdang.

Dalam komplotan tersebut, MDT bertugas menjemput para korban dari berbagai titik lokasi sebelum diserahkan ke tangan SB.

"Tersangka SB berperan sebagai merekrut, menampung, dan berangkat calon PMI melalui jalur tikus, menggunakan kapal tongkang," ungkap Kristinattara dalam konferensi pers di Polda Sumut, Rabu (11/11/2026) siang.

Untuk bisa menyeberang secara ilegal ke negeri jiran, para korban dipungut biaya jutaan rupiah yang kemudian dibagi di antara kedua pelaku.

"Ongkos diminta oleh SB kepada para calon PMI sebesar Rp 3 juta hingga Rp 4,5 juta. Untuk tersangka MDT mendapatkan upah Rp 300 ribu per orang calon PMI," jelas Kristinattara.

2. Gerebek penampungan di Deli Tua yang gunakan modus wisatawan lewat pelabuhan

Pengungkapan dua kasus penempatan PMI nonprosedural di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026). (Dok: Polda Sumut)

Sehari sebelum penangkapan di Asahan, tim Ditres PPA dan PPO Polda Sumut lebih dulu menggerebek sebuah rumah di Jalan Purwo, Gang Banjir, Desa Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (2/10/2026). Dari lokasi itu, petugas meringkus dua tersangka berinisial S alias R dan ES.

Petugas turut menyelamatkan tiga calon PMI ilegal asal Kabupaten Langkat, yakni FB (26), RA (23), dan S (23). Berbeda dengan jaringan di Asahan yang memakai kapal tongkang lewat jalur tikus, sindikat di Deli Tua ini berencana memberangkatkan ketiga korban melalui Pelabuhan Kota Tanjung Balai dengan modus menyamar sebagai wisatawan.

"Fakta-fakta penyidikan bahwa tersangka ES berperan sebagai perekrut calon PMI dan membantu pengurusan Paspor. Setelah itu, tersangka ES menyerahkan calon PMI ke tersangka S alias R untuk diberangkatkan ke Malaysia," ungkap Kristinattara.

Para korban semula diiming-imingi gaji sebesar Rp6,7 juta hingga Rp8,6 juta per bulan. "Setibanya di Malaysia akan ditampung oleh agen WN Malaysia berinsial K dan calon PMI ini, akan direncanakan bekerja sebagai pengasuh perawat jompo, cuci piring di rumah makan dan baby sister di Malaysia," jelas Kristinattara.

3. Aliran dana RM5.000 dari agen Malaysia dan ancaman denda Rp15 miliar

Pengungkapan dua kasus penempatan PMI nonprosedural di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026). (Dok: Polda Sumut)

Demi memuluskan keberangkatan tiga warga Langkat tersebut, agen berinisial K di Malaysia mengalirkan uang sebesar RM5.000 atau setara Rp20 juta untuk setiap calon pekerja migran kepada tersangka S dan ES.

Uang Rp20 juta per kepala itu dipakai untuk mengurus paspor, pemeriksaan kesehatan (medical check-up), biaya makan dan penginapan menjelang keberangkatan, serta uang tinggal bagi keluarga korban. Dari sisa dana operasional itulah kedua pelaku mengambil komisi.

"Kemudian, keuntungan bersih dibagi kepada tersangka S dan ES sebesar Rp 2 juta per satu orang calon PMI," sebut Kristinattara.

Saat ini, kesembilan calon PMI dari kedua kasus tersebut telah dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sementara empat tersangka—S alias R, ES, MDT, dan SB alias H—ditahan di Mapolda Sumut dan dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda maksimal Rp15 miliar.