Rico Waas Sebut Self-Assessment Multitafsir, Butuh Transparansi Pajak

Menurutnya, sistem pencatatan sendiri tersebut membuka ruang tafsir berbeda soal data yang dilaporkan.

"Self-assessment itu kan berarti kita yang mencatatkan sendiri. Mencatatkan sendiri ini kan menjadi multitafsir. Apakah ini dengan data yang real, atau ini data menurut persepsi mereka keuntungan. Ini kan menjadi salah satu pikiran kita," katanya.

Rico menekankan pentingnya transparansi karena pajak tersebut merupakan uang masyarakat yang harus kembali untuk kepentingan publik.

"Dan beranjak dari sini, saya bilang, ini harus kita butuh transparansi di sini, karena ini pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dan harus kembali kepada masyarakat. 10 persen yang tadi dibayarkan, 50 ribunya, harus kembali kepada masyarakat. Untuk jadi apa? Infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya," ucapnya.

Dia juga menyoroti risiko ketika uang pajak mengendap hingga 40 hari di tangan wajib pajak.

"Karena kalau kita tunggu 40 hari, hari pertama 50 ribu, hari kedua 50 ribu, hari ketiga sudah 1,5 juta. Menjadi pertanyaan, ini uang sudah dipegang 1,5 juta. Syukur-syukur si wajib pajaknya punya integritas tinggi, dikasih 1,5 juta yang murni. Tapi kadang-kadang juga sudah dipegang 1,5 juta. Eh, piring rusak nih. Eh, gelas pecah. Eh, kulkasnya rusak. Apa pakai uang ini aja? Ini menjadi bahaya. Kita tidak mau seperti itu," ujarnya.

Untuk menjawab persoalan itu, Pemko Medan menggagas sistem Kresto dengan skema split payment langsung di hari yang sama.

"Maka dari itu, dari awal sekali kami menciptakan itu namanya Kresto, yaitu split langsung. Pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Ini kita bayar Rp550 ribu, Rp500 ribu langsung masuk ke WP-nya, Rp50 ribu masuk ke RKUD-nya secara langsung. Pada hari yang sama. Sehingga fair. Tidak lagi kita saling mencurigai," kata Rico.

Ia juga menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memeriksa kebocoran pajak, bukan menaikkan tarif.

"Saya memberikan ilustrasi. Kadang kita bicara tentang menaikkan pajak. Orang yang tinggal di Kota Medan atau di daerah-daerah bilang, apakah harus dinaikkan pajak? Bagi saya, lebih efektif adalah bagaimana memeriksa kebocoran pajak yang ada di Kota Medan. Jadi yang dibutuhkan adalah transparansi akuntabilitas," ujarnya.

Rico juga mengungkapkan temuan di lapangan terkait ketimpangan omzet dan setoran pajak.

"Jangan sampai nanti kejadian, ada kondisi-kondisi yang pajak tadi, banyak yang saya dapatkan laporan, restorannya hebat, tapi pembayaran pajaknya minim. Nah, pembayarannya pajaknya minim, mungkin kecil, 10 juta, 15 juta. Padahal income-nya ternyata bisa 2 miliar, bisa 3 miliar, yang harusnya pajak kepada daerahnya itu bisa ratusan juta. Dan ini ceritanya beneran. Kami temukan," katanya.

Dia menambahkan, sudah ada wajib pajak yang menjadi volunteer pertama untuk menggunakan sistem split tersebut.

"Salah satu perusahaan yang ada di Kota Medan ini, satu WP, bahkan menjadi volunteer pertama untuk menggunakan sistem split billing tadi, splitting sistem pembayaran pajaknya. Kami mau langsung, karena kami nggak mau pusing, kami mau membayar pajak," ujarnya.

Rico menyebut efektivitas Kresto masih akan dikembangkan secara bertahap ke mata pajak lainnya.

"Efektivitasnya secara bertahap, kita gantikan. Karena itu baru satu mata pajak. Banyak mata pajak lainnya. Nah, ini yang harus kita benahi. Mata-mata pajak lainnya juga bisa kita digitalisasi," tutupnya.