Polda Riau Bongkar Bisnis Ilegal Arang Bakau yang Dijual ke Malaysia

Kombes Pol Ade mengatakan, terungkapnya bisnis ilegal tersebut, berawal dari informasi yang diterima pihaknya. Informasi itu terkait dengan adanya pengangkutan arang bakau dari Pulau Rupat.

"Dari informasi itu, tim kemudian melakukan penyelidikan. Hasilnya tim mengamankan dan satu unit kapal kayu KM Million Line GT 34 dengan mesin Nissan RE-8 berkekuatan 120 PK di Jalan Ismail Atan, Dusun Tua, Desa Teluk Rhu," kata Kombes Pol Ade. 

Dari kapal tersebut, dilanjutkannya, tim kemudian menyita 2.367 karung atau sekitar 65 ton yang berisi arang bakau.

"Kemudian tim melakukan pengembangan ke gudang atau dapur produksi arang bakaunya. Tim kembali menyita 2.654 karung atau sekitar 75 ton arang bakau," lanjutnya.

Selain ratusan ton arang bakau dan kapal, pihak kepolisian juga menyita sebuah timbangan merk Non-Hua tipe NHS berkapasitas 60 kilogram.

Kombes Ade menerangkan, bisnis ilegal tersebut telah beroperasi sejak tahun 2022. Dimana, kayu untuk pembuatan arang bakau itu merupakan hasil dari perambahan hutan mangrove, yang diperoleh tersangka dari masyarakat, dengan harga Rp300 ribu per ton. 

"Hutan mangrove dirambah untuk dijadikan arang bakau. Arang tersebut dijual ke negara tetangga Malaysia," terangnya.

Oleh tersangka, kayu tersebut kemudian diolah menggunakan tungku pembakaran berukuran besar dan kecil. Setiap pembakaran dapat menghasilkan sekitar empat ton arang bakau, sedangkan tungku kecil menghasilkan sekitar dua ton.

"Arang yang telah jadi kemudian dijual dengan harga sekitar Rp3000 per kilogram. Satu karung arang nilai jualnya sekitar Rp 90.000," kata Ade. 

Ade menjelaskan, nilai jual arang bakau tersebut meningkat cukup tinggi setelah dikirim ke Malaysia.

"Nilai jual arang di Malaysia cukup tinggi. Yang tadinya di dapur arang hanya sekitar Rp3.000 per kilo, sampai di Malaysia itu bisa berkisar antara Rp13.000 sampai Rp18.000, tergantung kualitas arang," jelasnya.

Diketahui, luasan mangrove di Pulau Rupat mencapai sekitar 15.552 hektare, yang terdiri dari mangrove lebat sekitar 13.965 hektare, mangrove sedang 826 hektare dan mangrove jarang sekitar 761 hektare.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut dikenakan ketentuan pidana di bidang kehutanan, termasuk dugaan mengerjakan, menggunakan dan/ atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen sah.

Kedua tersangka dijerat Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal ini memiliki ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar.

Pihak kepolisian juga menerapkan Pasal 78 ayat (2) juncto Pasal 50 ayat (3) Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp7,5 miliar.