Komnas HAM Duga Kuat Ada Proyektil pada Korban Insiden Tiro

Anis mengatakan, Komnas HAM telah melakukan pemantauan langsung ke Kabupaten Pidie sejak Jumat, 6 November 2026 atau tiga hari usai insiden terjadi.

Tim bertemu dengan sejumlah pihak, mulai dari warga, korban luka-luka, keluarga korban meninggal dunia, pemerintah kabupaten, pihak kecamatan, kepolisian, keuchik, hingga rumah sakit.

Dari pemantauan tersebut, Komnas HAM memperoleh informasi bahwa insiden di Meunasah Gampong Pulo Keunari mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan sejumlah warga mengalami luka-luka.

Khusus terkait kematian Abzalul, Anis menyebut belum dilakukannya autopsi menjadi salah satu hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Tentu saja, sampai hari keenam ini belum ada autopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Ini merupakan salah satu aspek penting yang perlu didorong ke depan sehingga penyebab korban meninggal dunia menjadi terang benderang,” katanya.

Menurut Anis, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan agar penyebab kematian korban dapat diketahui secara jelas dan hak keluarga atas kebenaran serta keadilan dapat terpenuhi.

Komnas HAM juga telah bertemu dengan keluarga korban meninggal dunia. Keluarga berharap pemerintah menuntaskan pengungkapan peristiwa tersebut, termasuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab.

Komnas HAM juga akan menindaklanjuti keterangan Pangdam terkait penggunaan senjata dalam insiden tersebut.

Anis mengatakan, pihaknya berencana memanggil Panglima TNI dan Pangdam untuk meminta penjelasan mengenai peristiwa di Tiro.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengklarifikasi informasi mengenai arah tembakan maupun penggunaan amunisi saat penertiban berlangsung.

Ketika ditanya apakah Komnas HAM telah memastikan penggunaan peluru hampa atau jenis amunisi lainnya, Anis menyebut hal itu masih perlu ditindaklanjuti.

Namun, ia mengungkapkan bahwa tim Komnas HAM telah menemukan sejumlah bukti awal yang belum dapat disampaikan kepada publik.

“Tentu itu nanti akan kami tindaklanjuti setelah mendapatkan informasi dan setelah kami memanggil Panglima TNI serta Pangdam. Namun, Komnas HAM memang sudah menemukan sejumlah bukti awal yang belum bisa kami sampaikan,” ujarnya.

Komnas HAM mendorong agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan oleh pihak berwenang sesuai sistem peradilan pidana.

Selain mengungkap fakta dan mendorong proses hukum, Komnas HAM juga menyoroti kondisi para korban dan keluarga yang mengalami trauma akibat insiden tersebut.

Anis mengatakan, pemulihan harus diberikan kepada seluruh korban, termasuk keluarga korban meninggal dunia.

Menurutnya, negara harus memastikan adanya pertanggungjawaban dan pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat, terutama keluarga yang kehilangan anggota keluarganya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi Aceh agar tetap kondusif, mengingat wilayah tersebut memiliki sejarah panjang konflik sosial.

Komnas HAM akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Aceh, untuk mendorong pendekatan hukum, pemulihan korban, serta langkah mitigasi terhadap potensi eskalasi.

“Yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah negara bertanggung jawab. Ada akuntabilitas negara dan keadilan yang ditunggu oleh masyarakat, terutama keluarga korban,” kata Anis.