Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi demonstrasi di Kota Banda Aceh. (Dokumentasi untuk IDN Times)
Koalisi menilai bencana yang terjadi di Aceh tidak bisa dilepaskan dari persoalan kerusakan lingkungan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Dalam pernyataannya, mereka menyebut 20 daerah aliran sungai di Aceh telah berada dalam kondisi kritis sebelum bencana. Koalisi juga mencatat kehilangan tutupan hutan seluas 39.687 hektare sepanjang 2025, atau meningkat sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Atas kondisi tersebut, koalisi mendesak pemerintah memulihkan hutan, daerah aliran sungai, dan kawasan hulu secara menyeluruh. Mereka juga meminta audit serta evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan, baik legal maupun ilegal, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti merusak lingkungan.
Selain itu, pemerintah diminta membuka anggaran penanganan bencana secara transparan, mulai dari alokasi, realisasi, kebutuhan, hingga sumber pendanaannya.
Koalisi turut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, yakni menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional, menyatakan secara terbuka kemampuan pemerintah daerah dalam pemulihan, serta segera mengusulkan penetapan status tersebut kepada Pemerintah Pusat.
Mereka menegaskan percepatan pemulihan korban harus menjadi prioritas, termasuk pemenuhan tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian masyarakat terdampak.