Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi demonstrasi di Kota Banda Aceh. (Dokumentasi untuk IDN Times)
  • Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah pusat dan Aceh mempercepat pemulihan setahun pascabencana, terutama kepastian hunian tetap dan relokasi warga di zona merah.
  • Pemulihan diminta mencakup layanan dasar, infrastruktur, lahan pertanian, serta kawasan hulu dan sungai; sepanjang November 2026, 13 bencana di Aceh berdampak pada 37.566 jiwa.
  • Koalisi menuntut pemulihan lingkungan, audit izin usaha, transparansi anggaran, serta penetapan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Banda Aceh, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana ekologis. Upaya tersebut dinilai harus mencakup penyediaan tempat tinggal, pemenuhan layanan dasar, perbaikan infrastruktur, hingga pemulihan mata pencaharian warga.

Desakan itu disampaikan dalam pernyataan sikap bertajuk Catatan Satu Tahun Bencana saat aksi demonstrasi di Kota Banda Aceh, Aceh, Kamis (19/11/2026).

1. Penyintas masih menunggu kepastian tempat tinggal

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi demonstrasi di Kota Banda Aceh. (Dokumentasi untuk IDN Times)

Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Muhammad Resqi, menyampaikan setelah satu tahun bencana, masih banyak persoalan mendasar yang belum mendapatkan kepastian penyelesaian.

Dalam pernyataan tersebut, koalisi mempertanyakan kepastian pembangunan hunian tetap, pemindahan warga yang tinggal di zona merah, serta pemulihan lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Koalisi menilai pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan penanganan darurat dan pembangunan infrastruktur sementara. Pemerintah perlu memastikan para penyintas memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.

Sejumlah pertanyaan mendasar masih disampaikan para korban, mulai dari kepastian lokasi pembangunan hunian tetap hingga rencana pemindahan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Koalisi juga menyoroti kondisi sungai yang belum sepenuhnya pulih. Kerusakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai.

"Di mana hunian tetap akan dibangun? Ke mana warga zona merah akan dipindahkan?" demikian pertanyaan yang disampaikan dalam pernyataan sikap koalisi.


2. Layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian perlu dipulihkan

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi demonstrasi di Kota Banda Aceh. (Dokumentasi untuk IDN Times)

Selain tempat tinggal, koalisi mendesak pemerintah mempercepat pemulihan layanan dasar dan infrastruktur yang terdampak bencana. Perbaikan tersebut mencakup fasilitas dan akses yang dibutuhkan masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari.

Persoalan mata pencaharian juga menjadi perhatian. Petani dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sawah maupun kebun membutuhkan kepastian kapan lahan mereka dapat kembali digarap.

Koalisi mempertanyakan pemulihan kawasan hulu dan daerah aliran sungai yang dinilai belum dilakukan secara menyeluruh. Mereka menyebut pembangunan bronjong di wilayah hilir tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan jika kerusakan hutan dan kawasan hulu tidak ditangani.

Dalam pernyataan tersebut, koalisi mencatat sebanyak 13 kejadian bencana terjadi di Aceh selama November 2026. Peristiwa itu meliputi rumah hanyut di Gayo Lues, jebolnya tanggul darurat Krueng Meureudu yang merendam 17 desa di Pidie Jaya, ambruknya jembatan darurat di Aceh Tengah, serta ratusan warga Aceh Tamiang yang kembali mengungsi.

Koalisi menyebut total 37.566 jiwa terdampak dalam berbagai kejadian tersebut. Mereka menilai kondisi itu menunjukkan pentingnya pemulihan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga keselamatan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.


3. Koalisi desak transparansi anggaran dan pemulihan lingkungan

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi demonstrasi di Kota Banda Aceh. (Dokumentasi untuk IDN Times)

Koalisi menilai bencana yang terjadi di Aceh tidak bisa dilepaskan dari persoalan kerusakan lingkungan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam pernyataannya, mereka menyebut 20 daerah aliran sungai di Aceh telah berada dalam kondisi kritis sebelum bencana. Koalisi juga mencatat kehilangan tutupan hutan seluas 39.687 hektare sepanjang 2025, atau meningkat sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Atas kondisi tersebut, koalisi mendesak pemerintah memulihkan hutan, daerah aliran sungai, dan kawasan hulu secara menyeluruh. Mereka juga meminta audit serta evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan, baik legal maupun ilegal, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti merusak lingkungan.

Selain itu, pemerintah diminta membuka anggaran penanganan bencana secara transparan, mulai dari alokasi, realisasi, kebutuhan, hingga sumber pendanaannya.

Koalisi turut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, yakni menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional, menyatakan secara terbuka kemampuan pemerintah daerah dalam pemulihan, serta segera mengusulkan penetapan status tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Mereka menegaskan percepatan pemulihan korban harus menjadi prioritas, termasuk pemenuhan tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian masyarakat terdampak.


Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More