Srikandi Lestari: Pensiunkan Energi Kotor PLTU Pangkalansusu

Di sektor perikanan, operasional PLTU memberikan dampak serius. Nelayan kian miskin kehidupannya karena pendapatannya terus menurun.

Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan operasional PLTU membuat nelayan kesulitan mencari ikan.

Dari 659 nelayan yang menjadi responden riset Yayasan Srikandi menunjukkan bahwa, mereka semakin sengsara dengan keberadaan PLTU. Responden ini berasal dari enam desa; Pintuair, Seisiur, Tanjungpasir, Berasbasa dan Lubukkertang.

Dari data yang ada, tidak sedikit nelayan yang terpaksa menjual perahunya untuk membayar utang akibat hilangnya mata pencaharian sebagai nelayan. Beberapa lainnya memilih merantau atau bahkan menganggur.

“Nelayan tradisional mengaku dilarang, kejar, diancam, dilempar, di tembak oleh sekuriti PLTU ke laut untuk mengusir balayan yang mencari ikan di sekitar dermaga PLTU batubara Pangkalan Susu. Kondisi laut tercemar akibat debu batubara yang jatuh ke laut dan pembuangan air bahang,” katanya.

Pencemaran PLTU juga berdampak pada tambak udang dan kepiting. Abu dari emisi pembakaran batubara jatuh ke dalam atas tambak. Sehingga udang dan kepiting menjadi tidak berkembang.

“Tingkat perekonomian nelayan dan Petani Tambak menurun hingga 70  persen. Laut tidak lagi menjadi andalan untuk dapat  memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” ungkap Mimi.

Srikandi Lestari juga melakukan pengumpulan data dan informasi terhadap 333 responden petani dengan total luas pertanian 158,36 hektare di enam desa Ring 1 PLTU.

Kondisinya memprihatinkan.  Hasil pertanian anjlok lebih dari 50 persen dalam beberapa tahun terakhir.

“Biasa per rante (20x20 meter) bisa menghasilkan padi 300 kilogram. Sekarang cari 150 kilogram  susah. Padi lebih banyak zonk-nya,” ungkap mimi.

Kondisi ini membuat petani memilih berutang. Istri-istri mereka juga banyak yang bekerja serabutan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

“Ada juga yang sampai menjual sawah nya dan bahkan merantau,” imbuhnya.

Warga sekitar PLTU, Nurhayati juga bercerita bagaimana kerusakan pertanian yang diakibatkan polusi emisi pembangkit.  Pada 2019 mereka masih menanam dua kali setahun. Pertanian mereka memanfaatkan curah hujan. Namun saat ini, air hujan tercemar dengan polusi emisi.

“Pada 2020 kami menanam padi setahun sekali,” ungkapnya.

PLTU juga diduga menjadi penyebab sejumlah penyakit di tengah masyarakat. Hasil penelitian Srikandi Lestari terhadap masyarakat berbagai usia di enam desa, menunjukkan angka penyakit yang cukup signifikan.

Rinciannya; penyakit gatal-gatal 243 kasus, sesak napas dan ISPA 42 kasus, Hipertensi 39 kasus, paru-paru hitam 4 kasus dan Tiroid 4 kasus.

“Tiga orang meninggal karena paru-paru hutan dan satu orang paru-parunya hancur,” kata Mimi.

Bahkan, Srikandi Lestari juga menemukan 60 anak di lima desa yang mengalami gatal-gatal akut.

“Orang dewasa harus mengonsumsi obat–obatan setiap hari agar penyakit gatal – gatal ini tidak kambuh. Banyak dari anak–anak memilih untuk tidak bersekolah karena menerima bully akibat tangannya yang melepuh, berdarah dan bernanah bahkan anak-anak ini tidak bisa memegang pensil untuk menulis,” katanya.

Nahasnya lagi, kemiskinan membuat tidak semua rumah tangga mampu memberikan obat-obatan yang baik kepada anak-anaknya.

Data dari Puskesmas Beras Basa juga menunjukkan jumlah penyakit di desa seputar PLTU cukup tinggi sepanjang 2022. Rinciannya; ISPA 1.786 kasus, peradangan pada dinding lambung 1028 kasus, hipertensi 1002, maag 832 kasus dan penyakit Paru Obstruksi Kronik yang berlangsung lama 701 kasus.

“Kami Mendesak pemerintah Indonesia memensiunkan dini PLTU Batubara Pangkalan Susu dan segera beralih ke energi bersih terbarukan yang ramah lingkungan dan berkeadilan,” kata Mimi.

Peneliti Articula Wina Khairina juga dalam hasil risetnya menunjukkan keberadaan PLTU diduga telah melanggar prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Telah  terjadi krisis sosial di Pangkalan Susu dan PLTU Batubara memperparah kondisi yang ada, perlu kajian lanjutan dampak kapitalisme di Pangkalan Susu. Kondisi ini mempengaruhi konflik sosial dan menganggu relasi masyarakat di Pangkalan Susu,” kata Wina.

Wina mendorong Pemerintah Provinsi Sumut melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kepatuhan PLTU Pangkalansusu terkait standar keamanan internasional khususnya terkait expose FABA dan pembuangan limbah.

Masyarakat menerima dampak krisis iklim dari pembakaran batubara, sehingga masyarakat sipil harus mengawal terlaksananya transisi energi. Para pegiat mendorong agar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bisa serius membahas soal transisi energi.

Di KTT G20 pula rencananya akan diluncurkan beberapa mekanisme pendanaan dari Group of Seven (G7) terkait transisi energi untuk negara-negara berpendapatan menengah seperti Indonesia. 

KTT G7 di Elmau, Jerman, yang juga dihadiri Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20, menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya adalah kolaborasi dengan negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk mempercepat agenda transisi energi bersih melalui program pendanaan Kemitraan Transisi Energi Internasional yang Adil (Just Energy Transition Partnership atau JETP).

Pemimpin negara G7 perlu membuka informasi dan ruang dialog terkait mekanisme pendanaan transisi energi di Indonesia kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya rakyat korban/terdampak baik perempuan, anak, kelompok difabel dan masyarakat rentan.