Sawah Rusak Parah, SPI Tuntut Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional
- Sawah petani rusak berat dan penuh lumpur, termasuk area persawahan di pusat pendidikan petani
- Penanganan kerusakan sawah tidak hanya sekadar pembersihan lumpur dan kayu, perlu peringatan dini dan langkah mitigasi
- Bencana ini harus menjadi momen reformasi agraria dengan mencabut izin eksploitasi hutan dan memberikan tanah kepada petani
Bireuen, IDN Times - Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak pemerintah menetapkan banjir Sumatra sebagai bencana nasional. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan parah mulai dari rumah warga infrastruktur, serta pertanian.
“Dampak bencana ini dirasakan luas dan berkelanjutan, terutama oleh petani dan masyarakat desa yang bergantung langsung pada lahan pertanian dan lingkungan sekitarnya,” kata Ketua Umum SPI, Henry Saragih, Kamis (18/12/2025).
1. Sawah petani rusak berat dan penuh lumpur
Henry menyampaikan kondisi di lapangan menunjukkan kerusakan yang hampir menyeluruh. Sawah-sawah petani rusak berat dan dipenuhi lumpur.
Termasuk pula, kata dia, area persawahan di Kawasan Daulat Pangan SPI, Pusdiklat Bingkai Alam Raya, sebuah pusat pendidikan dan pelatihan petani yang dibangun pada 2006 pascatsunami.
“Semua area persawahan di sini rusak. Seharusnya saat ini sudah memasuki masa tanam, tetapi kondisi lahan tidak memungkinkan karena lumpur dan kerusakan yang sangat parah,” ujarnya.
Kerusakan tersebut juga dialami oleh sawah-sawah petani di sekitar Pusdiklat. Petani menjadi kelompok yang paling terdampak karena umumnya bermukim di wilayah pinggiran sungai.
2. Penanganan kerusakan sawah tidak hanya sekadar pembersihan lumpur dan kayu
Dia mengatakan banjir yang terjadi di Aceh Tamiang, khususnya di kawasan yang bermuara ke Kuala Simpang, menunjukkan kerusakan serius pada daerah aliran sungai (DAS). Kondisi ini tidak cukup hanya dengan pembersihan lumpur dan sampah kayu.
“Hingga saat ini hujan masih terus berlangsung, sehingga pemerintah perlu memberikan peringatan dini, arahan yang jelas, serta langkah mitigasi untuk menghadapi potensi banjir susulan yang masih mengancam keselamatan rakyat,” kata Henry.
Henry menegaskan pemerintah juga harus memikirkan secara serius kehidupan petani dan masyarakat desa pascabencana. Banyak rumah warga hancur, tanaman pangan rusak, dan perkebunan rakyat tidak dapat dipanen.
Tanpa intervensi negara yang kuat, petani tidak akan mampu memulihkan kehidupan dan produksi pertaniannya secara mandiri. Lebih jauh, SPI menilai bahwa bencana ini merupakan dampak dari tidak dijalankannya reforma agraria.
“Tidak ada penataan kawasan pertanian pangan yang harus dilindungi, tidak ada pengelolaan kawasan perkebunan, kehutanan, dan permukiman rakyat yang adil dan berkelanjutan,” ucap Ketua Umum SPI itu.
“Bahkan penataan desa dan kota pun diabaikan, sehingga kerentanan terhadap bencana terus berulang,” imbuhnya.
3. Bencana ini harus menjadi momen reformasi agraria
Ketua Umum SPI menyampaikan momentum bencana ini harus menjadi titik balik pelaksanaan reforma agraria. Pemerintah harus mencabut izin-izin eksploitasi hutan di hulu sungai.
Termasuk menindak perkebunan kelapa sawit, terutama yang tidak memiliki izin, serta mencabut HGU (hak guna usaha) perkebunan sawit di wilayah hulu sungai.
“Ini adalah momentum untuk melaksanakan reforma agraria,” kata Henry.
“Tanah-tanah yang layak harus dibagikan kepada petani untuk pertanian pangan rakyat. Inilah inti dari pentingnya reforma agraria dilaksanakan. Reforma agraria membawa keadilan, tanah bagi petani, kelestarian bagi masyarakat,” imbuhnya.
Secara khusus, SPI meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan bencana banjir di Sumatra sebagai bencana nasional.
Penetapan ini sangat penting untuk menggerakkan seluruh instrumen pemerintahan agar bekerja cepat dan terpadu dalam memulihkan kondisi rakyat.
“Rakyat sudah tidak sanggup jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membersihkan rumah, membangun kembali pertanian, dan memperbaiki infrastruktur,” tegas Ketua Umum SPI.
