Rapat dengan Wapres, Edy Rahmayadi Bahas DBH hingga UMKM
Medan, IDN Times – Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menggelar rapat dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan jajarannya di Medan, Rabu (17/11/2021). Dalam kesempatan rapat itu, ada sejumlah topik yang dibahas.
Satu dari sekian topik itu adalah soal Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan. Gubernur Edy meminta agar DBH perkebunan bisa diberikan kepada pemerintah Sumut. Besaran yang diminta Edy mencapai 30-40 persen.
Dengan begitu, nantinya DBH perkebunan akan bisa lebih banyak berkontribusi bagi pembangunan di Sumut. Mengingat Sumut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar.
“Kalau 30 persen saja, kami akan segera memajukan Sumut,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi.
1. Penguatan UMKM di Sumut perlu dikembangkan lagi
Selain soal DBH, Edy juga membahas soal potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kata Edy, Sumut memiliki potensi UMKM yang cukup besar. Jumlah UMKM di Sumut mencapai 1,1 juta unit. Terdiri dari usaha mikro sebanyak 1 juta unit, usaha kecil 99.753 unit, usaha menengah 15.960 unit. Jumlah UMKM ini bisa menyerap pekerja sebanyak 2,6 juta orang.
Penguatan UMKM, menurut Edy, menjadi salah satu fokus Pemprov Sumut dalam upaya percepatan pemulihn ekonomi di masa pandemi Covid-19.
“Langkah antisipasi Sumut di masa pandemi fokus mengembangkan pasar di dalam negeri, dan memperkuat UMKM sebagai harapan bagi penyelamatan perekonomian Sumut,” katanya.
2. KUR menjadi solusi memperkuat UMKM
Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga telah menjadi cara memperkuat UMKM. Realisasi KUR di Sumut hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp 9,6 triliun. Pemprov Sumut sendiri memiliki program khusus yakni KUR Sumut Bermatabat melalui Bank Sumut.
“Pemprov Sumut juga memberikan bantuan kepada UMKM. Mulai dari bantuan peralatan, fasilitasi pemasaran digital, promosi hingga pameran produk UMKM di galeri milik Pemprov,” jelasnya.
3. Ma'ruf Amin singgung soal pemberdayaan masyarakat hingga reformasi birokrasi
Sementara itu, Ma’ruf Amin mengatakan, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kepala daerah perlu fokus dan upaya yang mendalam. Salah satunya dengan pemberdayaan.
“Karena itu tidak cukup dengan Bansos, tetapi bagaimana pengentasan dilakukan melalui pemberdayaan,” ujar Ma’ruf.
Ma’ruf juga mengatakan bahwa reformasi birokrasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Sebab hal itu berkaitan dengan pelayanan publik. Kepercayaan investor pun bergantung pada pelayanan publik.
Pada kesempatan tersebut, Ma’ruf mengapresiasi Pemprov Sumut lantaran telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut turut oleh BPK RI. “Saya harap capian ini harus diriringi dengan tata pemerintahan yang profesional, efisien, bersih dan juga bebas korupsi,” kata Ma’ruf.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengapresiasi Pemprov Sumut, karena realisasi pendapatan APBD Sumut sudah mencapai 79,35 persen. “Sumut termasuk yang realisasinya mencapai target yang baik,” ungkap Tito.
Sementara realisasi belanja Sumut mencapai 63,28 persen. Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh belanja pemerintah daerah. “APBD agar jadi perhatian karena realisasi belanja pemerintah adalah tulan punggung utama,” ujar Tito.
