Pilkada di Tengah Pandemik, Partisipasi Pemilih Jadi PR Besar KPU

KPU masih optimis meningkatkan partisipasi pemilih. Sesuai target KPU pusat yang berada di angka 77,5 persen. “Jadi ada dan tidak ada pandemik, potensi partisipasi pemungutan suara itu rendah pasti ada,” ujar mantan aktifis reformasi itu.

Tren peningkatan partisipasi pemilih di Sumut dalam beberapa perhelatan terakhir menjadi harapan. Di Pilgub Sumut 2018, partisipasi pemilih mencapai 64,2 persen. Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih di Sumut mencapai 79,91 persen. Angka itu meningkat sekitar 10 persen  dibanding Pemilu tahun 2014 yang hanya 69 persen.

“Saya kira kalau ada yang prediksi partisipasi akan turun di tengah pandemik, itu adalah sesuatu yang lumrah. Karena, sebagian masyarakat barangkali punya kesadaran tentang pandemik, mungkin dia punya kekhawatiran tertular dan lain-lain jika dia kemudian ada di tempat ramai. Namun bagi masyarakat yang tidak punya kesadaran di tengah pandemik, dia ada di tempat keramaian, tapi dia belum tentu punya kesadaran partisipasi memilih,” ujar Herdensi.

Pihak KPU juga sudah menyusun teknis pemilihan menyesuaikan dengan protokol pencegahan COVID-19. Salah satu contohnya adalah mengurangi jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jumlah pemilih yang biasanya 800 orang menjadi 500 orang per TPS.

“Itu semata-mata supaya kita bisa mengatur jarak antre pemilih, tempat duduk KPPS, tempat duduk pemilih, saksi dan pengawas TPS. Itu juga mengurangi lamanya waktu pemilihan. Itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada pemilih, supaya potensi tertular COVID-19 rendah,” ujar mantan Koordinator KontraS Sumut itu.

KPU juga membuat kebijakan, pemilih akan diukur suhu tubuhnya. Pemilih yang bersuhu tubuh di atas 38 derajat akan memilih di bilik khusus yang disediakan. KPU juga terus melakukan sosialisasi skenario pemilihan di tengah pandemik.

“KPU punya PR yang sangat besar. Untuk meyakinkan pemilih, meyakinkan masyrakat secara luas, untuk berpartisipasi di tengah pandemik COVID-19. Kita juga tetap mensosialisasikan tahapan. Pentingnya pilkada pada tradisi demokrasi,” katanya.

KPU Sumut juga berharap kepada para peserta Pilkada. Parpol atau pun jalur perseorangan harus berpartisipasi melakukan sosialisasi kepada para calon pemilih untuk datang ke TPS. Begitu pun juga pemerintah.

“Tapi yang incumbent atau petahana jangan sampai menunggangi sosialisasi itu untuk kepentingan yang bersangkutan. Undang-undang juga mengatur mekanisme itu,” ujarnya.

KPU pusat juga tengah menyusun mekanisme kampanye digital untuk mengurangi intensitas tatap muka atau pun kerumunan. KPU provinsi hingga kabupaten kota masih menunggu mekanisme itu.

“Pilkada kali ini luar biasa. KPU, selain harus menjamin pelaksanaan ini sesuai dengan azas pemilu yang demokratis, tapi kita harus menaati protokol COVID-19,” pungkasnya.