Makan Bergizi Gratis Prabowo Tidak Realistis, Rakyat Belum Butuh Itu

Menjadi pertanyaan besar di kalangan publik, dari mana duit ratusan triliun itu didapatkan.

Pengamat Kebijakan Publik Dadang Darmawan Pasaribu mengatakan, program makan bergizi gratis ini akan menjadi beban serius untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Dadang, Prabowo sendiri belum punya siasat bagaimana menambah APBN Rp400 triliun untuk realisasi programnya.

“Kalau saya melihat merupakan program ini hanya sekedar digembar-bembor kan pada saat kampanye pemilu. Tapi tidak disertai dengan pemahaman dan pemikiran yang matang. Ini akan menyulitkan Prabowo sendiri. Kita melihat, dari faktor dana. Karena ini sangat-sangat besar,’’ kata Dadang kepada IDN Times, Sabtu (22/6/2024).

Dia kembali menegaskan jika program yang diusung Prabowo – Gibran tidak memiliki konsep yang matang. Penggunaan anggaran untuk program makan bergizi gratis akan mengganggu anggaran pos lainnya. Apakah pendidikan, desa bahkan pembangunan Ibukota Negara (IKN).

“Hampir bisa dipastikan, biaya untuk makanan bergizi akan disedot dari mata anggaran lain. Karena tidak ada pos khusus. Setiap pergeseran sudah pasti akan mempengaruhi proyek lainnya,” katanya.

Kebijakan makan siang gratis ini menurut Dadang tidak realistis. Bukan menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Sama seperti IKN yang terlalu dipaksakan.

“Sangat terlihat program ini dilakukan untuk mendulang suara. Bukan kebutuhan masyarakat. Kita ini masyarakat butuh pancing, bukan diberikan ikannya. Kita bukan mau makan. Kita butuh pekerjaan, peluang usaha, ketimbang makannya,” katanya.

“Menuju 2045, Kita bukan butuh makan siang gratis untuk menciptakan generasi emas. Kita butuh lapangan pekerjaan untuk orang muda. Kita butuh akses pendidikan untuk kaum muda. Bahkan bila perlu pendidikan harus gratis. Ini lebih baik ketimbang makan bergizi gratis,” katanya.

Bahkan menurut Dadang, program ini justru menjadi peluang korupsi baru. Karena penggunaan anggaran yang besar dan melibatkan lintas sektor di pemerintahan.

“Tentu ada peluang korupsi. Ini yang kerap terjadi pada kebijakan-kebijakan nasional dengan uang yang besar,” pungkasnya.