Kericuhan di Madina karena Protes BLT COVID-19, Kepala Desa Mundur

Tatan mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa untuk bantuan masyarakat terdampak COVID-19 seperti yang menjadi tuntutan warga.

“Pastinya kita lidik untuk BLT COVID-19 itu,” ujar Tatan.

Informasi yang dihimpun, protes warga terjadi karena BLT COVID-19 tidak sesuai dengan nominal yang harusnya diterima. Sumber IDN Times menyebut jika BLT yang harus diterima adalah Rp600 ribu. Namun warga hanya menerima sekitar Rp200 ribu.

Terpisah, Camat Panyabungan Utara Ridho Pahlevi mengatakan jika BLT yang dipersoalkan oleh massa ternyata sudah melalui jalur musyawarah di tingkat Desa. Dalam musyawarah itu, perwakilan masyarakat menyepakati, dana desa untuk COVID-19 yang ada, dibagi rata kepada seluruh masyarakat terdampak. Itu harus dilakukan karena keterbatasan dana desa yang tersedia.

“Jumlah kepala keluarga di sana sangat luar biasa jumlahnya. Maka dilaksanakanlah dengan musyawarah desa, dibuat rasa keadilan dibagi rata,” ujar Ridho.

Ridho pun heran, kenapa di Desa Mompang Julu protes warga begitu kencang. Lantaran, di desa lain juga diberlakukan kebijakan yang sama untuk distribusi bantuan COVID-19.

“Jadi apalagi. Kenapa di desa lain dilaksanakan seperti itu tapi gak ada persoalan. Tapi kenapa di desa itu menjadi persoalan. Karena ada sesuatulah makanya ini bisa jadi timbul. Pintu masuk masalah melalui jalan BLT,” ungkapnya.

Namun Ridho tidak mau terlalu jauh berkomentar. Bahkan dia enggan menanggapi pertanyaan soal unjuk rasa yang bernuansa politik. “Sebenarnya kalian tahulah. Apakah murni karena BLT ? BLT Hanya sekian, yang dirusak mobil Wakapolres dengan harga sekian, mobil TNI dengan harga sekian, sepeda motor sekian, luka-luka sekian. Lebih mahal lagi ini yang terjadi daripada BLT yang disalurkan. Logikanya, kok bisa terjadi kalau tidak ada sesuatu,” ketusnya.

Protes serupa sebelumnya terjadi di Desa Hutadame, Kecamatan Panyabungan Utara, Kamis (18/11) lalu. Warga juga melakukan aksi pemblokiran jalan hingga berujung pembakaran pos jaga.

Unjuk rasa yang berujung anarkis hingga dinihari berakhir setelah Kepala Desa Mompang Julu Hendri Hasibuan mengundurkan diri. Hendri yang dikabarkan menjabat sejak 2017 lalu mengunduran diri lewat serat keterangan yang dibacakan camat.

“Dengan ini menyatakan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Mompang Julu demi keamanan dan kenyamanan Desa Mompang Julu,” ujar Hendri dalam surat bertandatangan dan bermaterai.

Sementara itu, warga membantah jika aksi unjuk rasa mereka karena ditunggangi kepentingan politik tertentu. Warga bernama Awaluddin mengklaim jika aksi mereka murni menuntut transparansi dana desa terkhusus terkait BLT COVID-19.

“Dengan ini masyarakat Mompang Julu menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kades. Kami menduga Kades Mompang Julu tidak transparan dalam mengelola dana desa. Diduga ada KKN berjamaah,” ujar Awaluddin.

Awaluddin juga mengklaim punya bukti kuat terkait penyelewengan dana desa. Mereka punya data berapa banyak warga yang seharusnya mendapatkan BLT COVID-19.

“Sesuai Permendes seharusnya yang diterima masyarakat Rp600 ribu per KK, 3 tahap. Mereka membuat kebijakan Rp200 ribu dan hanya 1 tahap. Itu pernyataan dari Pemdes,” pungkasnya.