Medan, IDN Times- Polda Sumatra Utara menetapkan Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis menjadi tersangka dugaan suap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru pada 2023 lalu.
Penetapan tersangka ini mendapat konfirmasi dari Kepala Bidang Humas Polda Sumatra Utara Kombes Hadi Wahyudi.
“Sudah ditetapkan tersangka pada akhir Maret 2024 lalu,” kata Hadi, Senin (10/6/2024).
Soal penahanan Erwin, Hadi tidak mendetailnya. Dia hanya menjawab, penahanan merupakan kewenangan dari penyidik.
“Ada kewenangan penyidik, yang bisa melakukan penahanan atau tidak,” kata Hadi.
Dalam kasus ini, polisi masih melakukan penyelidikan. Termasuk peran Erwin dalam kasus itu.
“Proses penyidikan dan hukum masih terus dilakukan Polda Sumut,” katanya.
Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan total tujuh tersangka. Selain Erwin, polisi sudah menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madina Dollar Hafrianto Siregar atau DHS, AHN selaku Kepala BKD Kabupaten Madina, HS Kasi Dikdas Disdik Kabupaten Madina.
Kemudian, SD selaku Bendahara Disdik Kabupaten Madina, ISB selaku Kasubag Umum Pemkab Madina, DM Kasi Pendidikan Paud Disdik Kabupaten Madina.
Atas perbuatannya, keenam tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1e KUHP. Mereka diduga melakukan pemerasan dan atau penerimaan hadiah dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemkab Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2023.