Jeritan Rohimah, Jika Dipaksa Pindah Kebudayaan Rempang akan Musnah

Konflik ini berawal saat tim BP Batam memasang patok tapal batas lahan untuk pengembangan Rempang Eco City. Bentrokan antara tim terpadu dengan masyarakat pun tak terelakkan.

“Mereka memasang patok, kita gak tahu mereka memasang patok untuk apa,” ucapnya.

Bentrokan pertama kali terjadi pada Kamis (7/9/2023) di Jembatan 4 Rempang. Saat itu, tim terpadu untuk pertama kalinya akan memasang patok lahan.

“Makanya, warga berinisiatif memalang di jembatan 4 karena jangan sampai mereka masuk ke kampung-kampung. Nah, itulah terjadinya bentrok. Terjadinya bentrok karena mereka memaksa sehingga terjadi perlawanan,” ucapnya.

“Kami memotong kayu untuk menghalangi jalan, sempat juga kami melintangkan kontainer dijalan. Personil mereka lebih banyak dan mempunyai alat,” tambahnya.

Bentrokan kedua terjadi pada Senin (11/9/2023). Saat itu, banyak informasi yang beredar bahwa ada oknum provokator yang membuat para demonstran melakukan tindakan kekerasan terhadap tim terpadu dan merusak sejumlah fasilitas umum kantor BP Batam.

Rohimah mengatakan rasa kesal dan kecewa kepada Pemerintah karena telah berbohong ke warga.

“Mengenai statement itu kami kecewa, karena terkesannya itu kami masyarakat ini yang berbohong. Kami hanya minta keadilan,” kata Rohimah.

Dia berharap 16 titik kampung tua ini tidak direlokasi. “Janganlah kami yang di sini dihilangkan, mau kemana kami dipindahkan ke tempat yang baru. Bagaimana kehidupan anak cucu kami kedepannya, kalau hak kami sekarang ini diambil,” tuturnya.

Rohimah termasuk salah satu orang yang ikut serta dalam berorasi, yang meminta tanggungjawab kepada BP Batam dan aparat terkait karena trauma anak-anak.

Berulangkali dia mengatakan bahwa warga bukanlah pembohong, hanya masyarakat biasa.

“Jadi kalau dibilang gas air mata terbawa oleh angin, masuk gak di logika kalau tidak ditembaknya disitu. Kalau masyarakat dinilai berbohong terus, pemerintah ingin mendengar kata siapa,” ucapnya.

“Kami gak punya akses internet sampai kemana-mana, hanya sebatas dikampung ini saja. Hanya dengan aparat itu lah kami minta perlindungan ke mereka, tapi kalau mereka mengintimidasi kami, ya kami bisa apa,” kata Rohimah.

Lanjutnya, kehidupan masyarakat Pulau Rempang saat ini telah terancam dengan dipaksa secara halus untuk menandatangani persetujuan relokasi.

“Kalau bisa sampai ke bapak Presiden, kami masyarakat Rempang Galang mohon kami jangan diintimidasi jangan di takut-takuti. Personil yang bapak kirim kesini itu bapak tarik balik, kami ini masyarakat untuk apa bapak kirim sebanyak-banyak itu nakut-nakuti kami,” harapnya pada Presiden.

Kekhawatirannya menilai Pemeritnah ingin membunuh secara perlahan masyarakat Pulau Rempang.

"Ini pendapat saya pribadi, apakah ini pembunuhan secara tidak langsung dari Pemerintah ke masyarakat,” ungkap Rohimah.

Dia juga berharap Pemerintah bisa lebih berpikir panjang akan dampak dari relokasi tersebut.

Selain ekonomi masyarakat, Rohimah menjelaskan bahwa kebudayaan mereka akan hilang.

“Yang jelas kebudayaan kami di sini akan hilang, harga diri dan marwah nenek moyang kami yang berjuang selama ratusan tahun lalu itu bakal hilang,” tutur Rohimah yang saat ini berusia 50 tahun.

“Jadi, hitung saja Pemerintah berapa umur saya berapa umur ibu saya, kakek saya, moyang saya suruh saja mereka yang hitung. Jadi biar tahu mereka, kalau saya yang merincikan tidak dapat saya rincikan itu,” katanya.

Selain itu, Rohimah yang juga merupakan tokoh perempuan dimata masyarakat menilai kondisi perempuan saat ini merasa trauma.

“Kami merasa terdzholimi sebagai seorang ibu harus juga mendampingi suami mencari nafkah. Akhirnya kan pada gak bisa mencari nafkah, ya begitulah nasib kami sekarang ini. Kami betul-betul merasa sudah ditindas Hak Asasi Manusia kami,” ungkap Rohimah.

Saat ini yang menjadi wilayah prioritas relokasi adalah Kelurahan Rempang Cate dan Kelurahan Sembulang.