Surabaya, IDN Times - Bulan lalu bencana longsor terjadi di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Sebanyak 15 orang dinyatakan meninggal, sedangkan ada 20 warga menghilang.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri mengumumkan 2018 sebagai Tahun Bencana.
Ini karena hingga akhir Oktober, tercatat ada 1.999 bencana terjadi, termasuk banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah mulai dari Tanah Datar di Sumatera Barat sampai Cilacap di Jawa Tengah.
Dengan banyaknya bencana, sudah tepat waktunya untuk membicarakan tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Pada debat capres kedua, Minggu (17/2), Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih tema tersebut yang digabungkan dengan soal energi, sumber daya alam, pangan dan infrastruktur.
Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Khalisah Khalid menilai disatukannya tema-tema itu mengandung nilai positif.
"Kita coba membaca logika mengapa [lingkungan hidup] dikaitkan dengan energi, pangan, infrastruktur dan sumber daya alam. Sepertinya akan dijadikan sebagai upaya komprehensif," ujarnya saat dihubungi IDN Times.
Ini diamini oleh Elis Nurhayati. Kepada IDN Times, Direktur Komunikasi WWF-Indonesia itu berkata,"Saya rasa ini langkah positif [untuk] menempatkan pembahasan topik lingkungan sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan, dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, ketahanan pangan, energi dan infrastruktur."
Joko Widodo (Jokowi) akan melangkah ke panggung debat berbekal catatan selama empat tahun. Namun, Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya tidak yakin catatan itu kokoh untuk dijadikan perisai melawan serangan Prabowo Subianto. Walau, menurut Teguh, Jokowi masih lebih baik dibandingkan Prabowo.
"Di level kebijakan banyak terobosan termasuk soal perlindungan gambut dengan adanya Peraturan Presiden atau Perpres soal gambut. Tapi yang kurang adalah political leadership (kepemimpinan politik)," kata Teguh kepada IDN Times. "Tak jarang menteri-menteri komitmennya saling kontroversi. Menterinya sendiri tidak konsisten."
Ia mencontohkan ketidakserasian antara instruksi Jokowi dan kementerian terjadi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Jokowi menandatangani Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang moratorium izin perkebunan sawit.
Tapi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang mengizinkan pelepasan area hutan produksi seluas lebih dari 9.000 hektar jadi kebun sawit. Pihak yang diuntungkan adalah PT Hardaya Inti Plantation yang sedang bermasalah dengan hukum.
Khalisah sendiri menilai rentetan bencana, baik yang bersifat natural maupun akibat ulah manusia, tak dianggap sebagai peringatan. "Kami belum melihat itu menjadi wake-up call bagi kedua pasangan calon," ucapnya.
"BNPB selalu update angka-angka bencana dan korban setiap tahun dalam laporannya. Tapi itu tidak jadi rujukan kebijakan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur." Ini karena Jokowi sendiri masih mengutamakan pembangunan ekonomi.
"Sementara kita belajar banyak bahwa bencana meningkat baik disebabkan oleh masalah iklim atau penggundulan hutan. Ekonomi yang kita punya saat ini rentan karena tidak didukung dengan lingkungan yang kuat," tegas Teguh.
Apa yang dikatakannya sesuai dengan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dilansir dari situs resmi Kemenkeu, ia mengatakan,"Gempa di Indonesia bisa berpotensi menyebabkan hilangnya GDP sampai tiga persen, 30 billion US Dollar. Kalau kita ingat Aceh waktu tsunami, itu telah membuat bencana cost-nya adalah 4,5 billion US Dollar. Yogyakarta waktu mengalami earthquake kehilangan 30 persen dari GDP daerahnya."
Meski visi-misi Jokowi dan Ma'ruf Amin punya kekurangan, tapi milik Prabowo-Sandiaga sebenarnya tak lebih baik. Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan Madani Berkelanjutan, 20 persen visi-misi Jokowi-Ma'ruf Amin berisi soal lingkungan hidup.
Persentase itu masih lebih tinggi dibandingkan visi-misi Prabowo-Sandiaga yaitu 17,6 persen. Paslon nomor urut satu paling banyak menyebutkan soal pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan, energi terbarukan, serta penegakan hukum.
Sedangkan penantangnya paling banyak menyinggung pengelolaan hutan berkelanjutan, ketimpangan penguasaan lahan, dan penegakan hukum. "Tapi Prabowo-Sandi tidak menyebutkan sama sekali soal perlindungan masyarakat adat," jelas Teguh. Sama seperti Jokowi dan Ma'ruf Amin, keduanya tetap mengunggulkan soal ekonomi semata.
WALHI juga melakukan tinjauan dokumen serupa. Khalisah menurutkan hasilnya "paslon nomor satu sedikit lebih baik dari nomor dua". Ia menambahkan,"Tapi kami melihat sedikit kemiripan dari keduanya yaitu belum ada komitmen menyelesaikan konflik agraria dan masih mengandalkan batu-bara sebagai sumber energi. Kami pertanyakan ini karena ada komitmen mengurangi emisi global."
Di saat bersamaan, Prabowo-Sandiaga juga menyebutkan keinginan untuk "mendorong usaha pertambangan yang ramah lingkungan". Menurut Khalisah, ini adalah "mitos". Ia menegaskan,"Kami sendiri sebetulnya tak percaya ada pertambangan ramah lingkungan. Jadi itu mitos. Itu salah satu yang kami nilai berbahaya."
Teguh juga dibuat heran. "Apa maksudnya 'pertambangan ramah lingkungan'? Tambang emas dan mineral itu gak ramah lingkungan," kata dia. "Karakter industri ekstraksi ini pasti pertama dia akan membongkar alam. Ketika sudah dibongkar, pemulihannya akan sulit dan biaya pemulihan juga akan sangat mahal," tambah Khalisah.
Apa yang dikhawatirkan para aktivis lingkungan bukan omong kosong belaka. Global Risk Report 2019 yang dirilis World Economic Forum menunjukkan masalah lingkungan--mulai dari bencana alam hingga perubahan iklim--mendominasi risiko yang diprediksi akan terjadi pada tahun ini.
Oleh karena itu, ada harapan para pembuat kebijakan akan berhenti menimbang mana yang lebih penting: soal ekonomi atau lingkungan hidup. Padahal, seperti kata ketiga aktivis lingkungan, Indonesia berada di area ring of fire yang rawan bencana.
"Sayangnya konsep mitigasi dan adaptasi risiko bencana alam belum sepenuhnya menjadi konsideran utama dalam perencanaan pembangunan. Kedua kandidat belum terpantau menyinggung isu ini secara khusus," jelas Elis.
Ini juga yang ditekankan Khalisah. "Sering didikotomikan antara perut rakyat atau ekonomi rakyat dengan isu lingkungan. Mendahulukan isu ekonomi di atas isu lingkungan ini adalah paradigma yang keliru dan sesat," tegasnya.
"Justru ketika lingkungan rusak, ekonomi rakyat akan hancur. Seperti kasus Lapindo. Orang akan kehilangan sumber-sumber kehidupannya dan akan terancam."
Elis berpendapat,"Lingkungan hidup sudah seyogyanya diarusutamakan dalam berbagai sektor pembangunan lain, supaya setiap kebijakan mempertimbangkan triple bottom line: people, profit, planet." Artinya, faktor lingkungan, manusia dan keuntungan itu saling berhubungan. Hanya saja, untuk mewujudkannya akan butuh niat politik.
Tanpa itu, siapapun pemenang Pilpres akan mengadopsi ide lama bahwa kepentingan ekonomi harus ditempatkan lebih tinggi dari masalah lingkungan. Menurut Teguh,"Pertarungan ini bukan pertarungan Jokowi versus Prabowo. Tapi siapa yang paling menegakkan konstitusi. Hak atas lingkungan bersih itu ada di konstitusi lho. Jadi, apa yang mau diperjuangkan?"