Ini Selusin Tuntutan Mahasiswa USU kepada DPRD Sumut
Medan, IDN Times - Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) menyampaikan selusin tuntutan mereka saat menjalankan demonstrasi. Tuntutan-tuntutan yang dilayangkan kepada DPRD Sumut itu disebut koordinator aksi sebagai cermin kegelisahan publik terhadap kekuasaan yang semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Ratusan massa aksi yang membaur antara mahasiswa, anak sekolah, hingga masyarakat sipil itu berlangsung chaos. Bentrok dengan aparat tak terelakan baik menggunakan tangan kosong, botol, bahkan batu.
1. Kritik pedas ratusan mahasiswa atas melambungnya gaji DPR
Amsal Maharaja selaku koordinator aksi menyampaikan 12 tuntutan massa aksi kepada wakil rakyat. Salah satu yang paling mereka sorot ialah gaji DPR yang melonjak naik.
"Kami dari BEM USU menyampaikan selusin tuntutan kami kepada DPRD Sumut. Yang pertama agar menghapus tunjangan mewah DPR. Kami menolak gaya hidup istimewa wakil rakyat di parlemen. Kemudian kami menuntut gaji DPR proporsional dengan UMK/UMP. Agar mereka merasakan langsung denyut hidup buruh dan rakyat pekerja," kata Amsal kepada awak media, Selasa (26/8/2025) sore.
Tak hanya menyoroti soal gaya hedon DPR, massa aksi juga membawa tuntutan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Anti Korupsi. Transparansi hasil audit juga digaungkan dalam aksi demonstrasi ini.
"Berikutnya kami meminta untuk mengalihkan anggaran sosper dan perjalanan dinas DPR ke program pro rakyat. Dana besar yang selama ini habis untuk DPR harus dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat," lanjutnya.
2. Mahasiswa nilai DPR tak memihak rakyat, alih-alih membela kepentingan partai politik
Pantauan IDN Times, massa aksi berkali-kali menyentil anggota DPRD yang seolah menghamba pada partai politik. Sehingga muncuk narasi bahwa DPR bukanlah perwakilan rakyat, alih-alih hanya mementingkan urusan partainya.
"Kami lihat kenaikan gaji DPR Rp3 juta perhari, atau Rp100 juta perbulan ada hubungannya dengan Parpol. Mereka hanya menyenangkan Parpol. Banyak masyarakat meninggal karena tak punya uang. Sementara mereka menjadikan uang rakyat untuk kesenangan pribadi dan parpolnya. Untuk itunkami minta revolusi partai politik Hentikan politik kartel, oligarki, dan transaksi kekuasaan yang menindas rakyat," rinci Amsal.
Massa aksi tak berpuas dengan hanya mengomentari DPR dan partai politik saja. Sejumlah isu strategis juga mereka bawa. Salah satunya ialah isu-isu yang selama ini mereka gaungkan pada demonstrasi sebelumnya.
"Kami selalu menuntut untuk mengawal RKUHAP. Hal ini agar tidak jadi alat represif dan kriminalisasi rakyat. Ini sejalan tuntutan kami di tanggal 28 Juli lalu. Sampai sekarang tak dijawab. Sempat datang perwakilan, tapi tak ada aksi nyata dari DPRD. Kemudian kami meminta DPR untuk mengesahkan RUU masyarakat adat. Karena RUU ini untuk melindungi mereka yang butuh perlindungan," jelasnya.
3. Mahasiswa seret nama Bobby Nasution dalam tuntutannya ke DPRD Sumut
Selusin tuntutan mahasiswa kepada wakil rakyat diiringi dengan aksi simbolik. Mereka membawa tikus-tikus mati lengkap dengan perangkapnya. Kemudian tikus itu dilempar ke dalam gedung DPR. Mereka mengibaratkan bahwa tikus-tikus itu merupakan representasi perilaku korup pemerintah.
"Tuntutan kami berikutnya yang pasti adalah agar DPR segera membatalkan UU TNI. Ini adalah bentuk menolak kembalinya dwifungsi militer yang bertentangan dengan semangat reformasi. Kemudian kami juga menolak RUU Polri. Karena jika disahkan, maka terjadi perluasan kewenangan berlebihan yang mengancam demokrasi dan kebebasan sipil. Ini hanya menaikkan pamor Polri, menaikkan represifitas mereka," sebut mahasiswa USU.
Tak sampai di situ, isu daerah juga dibawakan massa aksi. Bahkan nama Bobby Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara juga dibawa-bawa.
"Usut kasus korupsi di Sumut! Mulai dari UMKM Center, pembangunan jalan, Lapangan Merdeka, hingga Stadion Teladan. Kalau perlu Bobby harus diperiksa. Dan terakhir, tuntutan kami yang ke selusin adalah evaluasi kepemimpinan Gubernur Sumut. Karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Itulah selusin tuntutan yang kami sampaikan kepada DPRD Sumut," pungkasnya.
