Medan, IDN Times – Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi meminta pemerintah pusat mengevaluasi harga gas bumi tertentu, untuk industri di Sumut. Ini harus dilakukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Khususnya, pada sektor industri.
Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan hal itu pada gelaran 2nd Northen Sumatera Forum (NSF), di Hotel Adimulia Medan, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 8, Medan, Kamis (27/10/2022).
Kata Edy, harga gas bumi tertentu di Sumut yang diperuntukkan bagi pengguna yang bergerak di bidang industri tertentu (pupuk, petrokima, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet), masih menjadi faktor penghambat masuknya investasi ke wilayah Sumut. Khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke yang berada di Kabupaten Simalungun.
“(Investor di) KEK Sei Mangke itu setiap kumpul protes. Persoalannya di energi (harga gas bumi). Persoalan yang menjadikan cost yang tak kena (terlalu tinggi) di Sumatera Utara,” kata Edy Rahmayadi.
Untuk itu, Gubernur berharap adanya sebuah solusi untuk mengatasi hambatan investasi tersebut di Sumut.
“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Saya mau ini jadi bahan bahasan kita. Kita bagi tugas. Beritahu saya apa yang harus saya lakukan,” ungkapnya.
NSF merupakan sebuah ajang pertemuan tahunan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemangku kepentingan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Menurut Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus, kegiatan ini bertujuan menjalin sinergi dan koordinasi, demi mewujudkan target produksi satu juta barel minyak mentah per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari.
“Kegiatan tahunan ini akan mempertemukan pimpinan daerah dan para pimpinan KKKS wilayah Sumbagut, untuk saling bersilaturahmi dan berinteraksi mengenai kegiatan Migas” kata Rikky
Sementara itu, Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan pengembangan suatu wilayah minyak dan gas bumi tidak akan berhasil tanpa ada dukungan Pemerintah Daerah maupun rakyat. Menurutnya, bila rakyat tidak diberdayakan melalui stakeholder Pemerintah Daerah dan Pusat, investasi migas akan sulit untuk masuk.
“Kami mengalami beberapa isu. Jadi yang sulitnya izin-izin di daerah. Ketika di pusat sudah dipermudah, ternyata di daerah masih banyak,” katanya.
Fatar yani berharap, Pemerintah Daerah dapat turut membantu untuk mempermudah iklim investasi migas di wilayahnya masing-masing. “Ini perlu bantuan dari pemerintah daerah,” katanya.