Gubernur Edy Dorong Kabupaten/Kota Sumut Percepat Penyerapan Anggaran

31 Mei 2022, 19:18 WIB

Masdalena Napitupulu

News

Channel

Add Us on Google

Gubernur Edy Dorong Kabupaten/Kota Sumut Percepat Penyerapan Anggaran

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi didampingi oleh Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah beserta Forkopimda Sumut membuka Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se-Sumut Tahun 2022 di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Jalan Kapten Maulana Lubis Medan. Selasa (31/5). (Istimewa/IDN Times)

Medan, IDN Times- Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendorong seluruh kabupaten/kota mempercepat penyerapan anggaran daerah guna memacu pertumbuhan ekonomi di Sumut. Saat ini angka pertumbuhan ekonomi sudah sebesar 3,90 persen. Selama pandemik, pertumbuhan ekonomi terganggu bahkan sempat berada pada posisi minus.

Pandemik juga mengakibatkan berkurangnya investasi yang masuk ke daerah ini. Maka salah satu cara meningkatkannya adalah dengan mempercepat serapan anggaran.

"Paksakan penyerapan ini segera, kalau tidak di tengah masyarakat ini tidak ada uang, nanti terjadi deflasi, kita repot, " kata Edy Rahmayadi, yang hadir bersama Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota dan pembangunan infrastuktur di Hotel Santika Dyandra, Selasa (31/5/2022).

1. Hingga Mei 2022, serapan anggaran daerah seluruh kabupaten di Sumut 19,06 persen

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Jumat (26/11/2021). (Dok Diskominfo Sumut)

Hingga Mei 2022, serapan anggaran daerah seluruh kabupaten/kota di Sumut sekitar 19,06 persen. Kabupaten/kota tertinggi penyerapan anggaran belanjanya antara lain Kota Tanjung Balai, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Serdang Bedagai. Edy juga menyayangkan masih ada kabupaten/kota yang anggaran belanjanya baru 10 persen.

"Harusnya ini sudah 50 persen, ini masih ada yang 10 persen, " ucapnya.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, diperlukan sinergi dari setiap pihak. Menurutnya. Tanpa hal tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak akan meningkat.

"Bupati atau wali kota tanpa ikut menyertakan Forkopimda, omong kosong ini berjalan dengan baik, " kata Edy.

2. Strategi yang bisa dilakukan untuk mempercepat realisasi APBD

Ilustrasi ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)

Untuk mempercepat realisasi APBD, Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan memaparkan ada beberapa strategi yang bisa dilakukan Pemda. Di antaranya memberikan bimbingan terkait penggunaan APBD secara efektif dan efisien.

Kemudian, meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengendalian kualitas belanja. Pemanfaatan implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja.

"Serta melakukan peningkatan kompetensi pelaksana baik itu PPK, PPTK maupun bendahara dalam pengendalian APBD, " ujar Eydu.

Selain mempercepat serapan anggaran, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Kwinhatmaka menekankan Pemda harus mengedepankan produk dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden agar usaha lokal bisa bangkit dan juga meningkatkan perputaran uang di daerah.

3. Berdasarkan catatan pemerintah pusat, sekitar Rp200 triliun berasal dari belanja pemerintah daerah

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)

Berdasarkan catatan pemerintah pusat, diperkirakan ada Rp400 triliun anggaran yang digunakan untuk membelanjakan produk dalam negeri. Sekitar Rp200 triliun berasal dari belanja pemerintah daerah.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto mengatakan, pihaknya akan mendorong Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Pemda untuk meningkatkan penyerapan.

"Saya minta Kejari melaporkan serapan itu, saya harap laporkan terus, itulah fungsi kita sebagai Forkopimda, " kata Idianto.

Turut hadir pada kesempatan itu Pangdam I Bukit Barisan Achmad Daniel, Bupati dan Walikota se-Sumut berserta Forkopimda kabupaten/kota.