Giliran Guru Besar USU Ingatkan Jokowi Soal Etika Berdemokrasi

Dalam pernyataan sikapnya, para Guru Besar USU mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menjaga netralitasnya di dalam pemilu. Begitu juga netralitas para penyelenggara pemilu.

“Bahwa akhir-akhir ini kami melihat keresahan di tengah tengah masyarakat, sehubungan berbagai hal tentang berbagai gejala yang berkaitan dengan rusaknya nilai nilai etika dan perilaku dalam sistem kehidupan perpolitikan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya suasana tertib, aman dan damai dalam pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemilu 2024, kami beberapa Guru Besar, Dosen dan Alumni Universitas Sumatera Utara menyampaikan keprihatinan dan sekaligus pernyataan sikap,” ujar Ningrum.

“Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur dan dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Guru Besar Fakultas Teknik USU Nurlisa Ginting menyambung membacakan pernyataan.

Nurlisa dalam pernyataan sikap itu juga menyampaikan desakan kepada TNI dan Polri.

“TNI dan Polri untuk tetap netral, dan bekerja secara profesional dan maksimal, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Nurlisa.

Guru besar Fakultas Hukum USU Profesor Budiman Ginting yang menghadiri pernyataan sikap juga ikut berkomentar. Kata dia, pernyataan sikap ini dilakukan menyusul kondisi eksekutif yang sudah melanggar dari sisi moral dan etika.

“Belakangan dari pelaksanaan demokrasi tercabik-cabik dan dia (Jokowi) sebagai kepala negara tidak mengindahkan norma-norma yang ada. Ini yang menjadi srotan dunia kampus. Ini yang harus kita eliminir. Kita harus kembali ke UUD 1945. Sehingga kita bisa melaksanakan amanat dari UUD 1945,” kata Budiman.