Fatoni Minta KPK Awasi Sumut: Kadang Kami Tak Tahu Mana yang Salah

31 Jul 2024, 21:00 WIB

PJ Gubernur Sumut Agus Fatoni (Kanan) bertemu dengan Menpora ) Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Senin (24/6/2024). (Dok: Diskominfo Sumut)

Medan, IDN Times – Sumatra Utara dinobatkan menjadi provinsi terkorup kedua versi Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam data ICW 2023, jumlah kasus korupsi di Sumut sebanyak 54 kasus. Selisih 10 kasus dengan Jawa Timur yang ada di peringkat satu.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) terus mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut agar terhindar dari korupsi dalam melaksanakan program pembangunan.

Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI, Rabu (31/7/2024).

“Untuk KPK RI, kami mohon terus diingatkan, diawasi, dipantau, agar kami berjalan tidak keluar rel,” kata Fatoni.

1. Perlu penguatan pencegahan agar korupsi tidak terjadi

ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Fatoni, perlu ada penguatan pencegahan korupsi. Dia meminta KPK terus membantu Permprov Sumut untuk melakukan supervisi.

“Mohon kami diingatkan terus. Kadang kami sendiri tidak tahu, mana salah atau sudah tahu tapi lambat atau juga sudah tahu tapi ada keterbatasan,” ucap Fatoni.

2. Upaya pencegahan terus digeber di Sumut

ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)

Kata Fatoni, selama ini Sumut terus berupaya melakukan pencegahan korupsi. Hal ini dilakukan agar kinerja tata kelola pemerintahan Pemprov Sumut terus baik.

“Upaya pencegahan terus kita lakukan, sehingga kesejahteraan masyarakat Sumut ini tercapai,” ujar Fatoni.

3. KPK unjuk Tim Korsup di Sumut untuk pengawasan

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah I KPK RI Edi Suryanto mengatakan maksud dan tujuan kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi, sekaligus menjelaskan program Tim Korsup di Sumut. Nantinya Tim Korsup KPK RI akan mengadakan koordinasi pemberantasan korupsi.

Terdapat sejumlah hal yang akan menjadi fokus Tim Korsup selama di Sumut, di antaranya perizinan, pengadaan barang dan jasa, monitoring center for prevention (MCP), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan lainnya.

“Kegiatan kami juga dirangkaikan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi di berbagai sektor di Sumut,” kata Edi.