Langkat, IDN Times- Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) masih terus mendalami dan mencari bukti terkait keberadaan kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin. Jumat (28/1/2022), Choirul Anam dkk mendatangi Kantor Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Langkat.
Selain itu Komnas HAM juga mendatangi pabrik milik Terbit Rencana. Kehadiran mereka di Langkat juga menyelidiki dugaan perbudakan modern.
Pantauan IDN Times, kedatangan Wakil Ketua Komnas HAM Choirul Anam, beserta sejumlah staff disambut Kepala BNNK Langkat Rosmiyati. Mereka masuk kedalam gedung BNNK, guna menindaklanjuti temuan kerangkeng.
Komnas HAM juga sempat mengutarakan akan mendatangi pabrik milik Terbit Rencana PA di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. "Nanti kita ke pabrik ya," kata Choirul Anam, ketika ditanya beberapa wartawan tujuan selanjutnya usai dari BNNK Langkat.
Dalam hal ini, diakui dia, ada beberapa hal yang dinilai penting, salah satunya adalah apa yang didapat pada tahun 2017. Bagaimana pola pengawasan dan pola perawatan rehabilitasi di sana.
Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui bagaimana kondisi peredaran narkoba di Langkat. Selain itu juga ada beberapa hal lain yang berhubungan dengan sel kerangkeng milik Terbit Rencana Perangiangin.
"Dalam hal ini, kami minta masyarakat dan pihak-pihak terkait agar memberikan keterangan yang sebenarnya, sehingga dapat membuka tabir ada atau tidak pelanggaran HAM dan dapat segera disimpulkan," harap Anam.
Pastinya sejauh ini pihak Komnas HAM, jelas dia, masih terus melakukan penggalian dan pendalaman keberadaan kerangkeng di rumah pribadi Terbit Rencana PA. Sehingga pihaknya tidak dapat menerangkan lebih jauh dalam proses penyelidikan yang dilakukan.
Pastinya nanti pihak Komnas HAM, akan menerangkan ke publik jika nantinya sudah bisa disimpulkan terkait penyelidikan. "Yang pasti, sejauh ini Komnas HAM tengah mengumpulkan data. Perlahan, keberadaan kerangkeng semakin terang benderang dan nantinya bisa diambil kesimpulan. Apakah ada pelanggaran HAM atau tidak," tegas dia.
Sebelumnya kerangkeng manusia di belakang rumah pribadi Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana PA, terkuak sesaat penyidik KPK turun. Temuan ini lantas dilaporkan pihak Migrant Care ke Komnas HAM. Dalam laporannya, dinilai (disinyalir) ada pelanggaran HAM dan perbudakan yang terjadi dan disinyalir dilakukan Bupati nonaktif Terbit Rencana PA. Sehingga pihak Komnas HAM turun ke lokasi guna mengungkap tabir adanya pelanggaran HAM atau tidak.