Baru 65 dari Target 1.700, Realisasi Dapur Makan Bergizi Gratis di Sumut Masih Jauh
- Realisasi Dapur Makan Bergizi Gratis di Sumut masih jauh dari target
- Hanya 65 dari target 1.700 SPPG yang sudah beroperasi
- Kendala teknis dan persiapan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program MBG di Sumut
Medan, IDN Times – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menjadi salah satu daerah dengan alokasi besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, hingga pertengahan tahun ini, progres pembentukan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih jauh dari target.
Meski begitu, baik pihak BGN maupun Pemprov Sumut tetap optimis target itu bisa tercapai tahun ini. Hal ini disampaikan dalam penandatanganan nota kesepahaman kerja sama MBG antara BGN dan Pemprov Sumut yang digelar di Kantor Gubernur, Kamis (19/6/2025).
1. Target besar tapi realisasi masih puluhan dari target ribuan
Kepala BGN, Dadan, menjelaskan bahwa Sumatera Utara mendapat kuota besar dalam program MBG tahun ini, dengan estimasi 1.200 hingga 1.700 SPPG. Namun hingga saat ini, baru 65 SPGG yang sudah beroperasi.
"Sumut termasuk penerima manfaat yang cukup besar, kami perkirakan akan ada 1.200-1.700 SPPG, sehingga uang yang akan mengalir dari BGN cukup besar dan sampai sekarang sudah ada 65 SPGG yang jalan dan ada 455 yang sedang verifikasi," ujar Dadan.
2. Realisasi ditarget rampung tahun ini
Meskipun progres masih rendah, Dadan tetap yakin target bisa tercapai. Hal ini karena adanya dukungan dari kepala daerah di Sumut yang dinilai responsif dan mau bekerja sama.
"Tadi (saya) berbincang dengan pak gubernur dan bupati wali kota, kami optimis 1.700-an SPPG yang ada di Sumut bisa tercapai tahun ini," katanya.
Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam percepatan realisasi program MBG di Sumatera Utara.
3. Persiapan teknis dinilai menjadi kendala
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut, kendala utama dalam lambatnya pelaksanaan SPGG bukan terletak pada anggaran maupun dukungan dari BGN. Masalahnya adalah pada kesiapan dan pemahaman teknis dari pihak-pihak yang ingin terlibat.
"Kendalanya bukan dari BGN ataupun anggaran atau yang lain, tapi persoalannya tentang persiapan. Karena sudah banyak yang mempersiapkan atau sedang mempersiapkan, tapi kadang masih bingung, bagaimana cara mendaftar SPPG, agar bisa masuk dalam list atau terdaftar di BGN," ujar Bobby.
Namun ke depan, hal ini diyakini bisa teratasi setelah pihak BGN memberikan penjelasan lengkap soal proses pendaftaran dan kriteria yang diperbolehkan.
"Tadi sudah sangat dijelaskan oleh pak kepala (BGN) bagaimana dia mendaftar, yang boleh mendaftar, kelas apa saja. Tadi (jadi) sudah diperbolehkan, jadi sangat luar biasa, yayasan bisa bekerjasama dengan BUMD tentunya ini menjadi peluang baik dari Pemda atau masyarakat," tambahnya.
Bobby pun mengapresiasi komitmen dari Pemerintah Pusat melalui BGN yang mempersiapkan belanja program MBG dengan perkiaraan Rp7 Miliar hingga Rp10 Miliar per tahun. Sehingga total target pelaksanaan program ini di Sumut hingga Rp17,6 Triliun.
“Karena ini efeknya bukan hanya untuk anak kita saja, tetapi manfaatnya juga bisa dirasakan masyarakat. Program ini merupakan program utama Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Bapak Gibran Rakabuming Raka. Mari kita sukseskan,” pungkasnya.
