Permen KP 33/2023 Diterbitkan, Walhi: Masyarakat Pesisir Terancam
Aktivitas reklamasi yang berlangsung di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 2018 lalu (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Batam, IDN Times - Pembentukan tim kajian perencanaan pemanfaatan sedimentasi laut oleh pemerintah dinilai dapat kembali merusak wilayah perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 (Permen KP 33/2023) pekan lalu.
Permen KP baru ini merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 (PP 26/2023) tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. KKP pun mengajak para pengusaha setempat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hasil sedimentasi laut.
Ajakan itu berlangsung saat acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya dan Ruang Laut di Batam, Rabu (25/10/2023).
Ditemui di Kota Batam, Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda mengatakan, pemerintah saat ini telah membentuk tim kajian yang akan menentukan lokasi prioritas untuk pengelolaan sedimentasi laut.
"Permen KP Nomor 33 Tahun 2023 ini baru terbit minggu lalu dan merupakan aturan turunan PP 26. Kemudian, untuk memastikan prioritas lokasi itu tergantung pada proses dari tim kajian yang bekerja saat ini," kata Huda.
Dijelaskannya, Tim kajian yang telah dibentuk ini untuk menentukan lokasi-lokasi prioritas, termasuk lokasi-lokasi yang nantinya yang akan dimanfaatkan.
"Hal-hal itu sangat tergantung proses tim kajian bekerja. Jadi berapa lama prosesnya akan ditentukan oleh para pakar, termasuk soal lokasi mana yang layak," ungkapnya.
1. Pengerukan sedimentasi di laut untuk memenuhi kebutuhan reklamasi dalam negeri
Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)Huda menjelaskan, pemanfaatan pasir laut ini guna memanfaatkan sedimen pasir laut untuk peruntukan reklamasi di dalam negeri.
Selain itu, pengerukan sedimentasi di laut juga akan menguntungkan pengguna transportasi laut karena dapat mendalamkan lagi laut yang dangkal.
"Hasil pengerukan sedimentasi di laut ini nantinya untuk memenuhi kebutuhan reklamasi dalam negeri. Selain itu, pengerukan sedimentasi di laut juga akan menguntungkan para pengguna transportasi laut karena dapat memperdalam laut yang dangkal," ungkapnya.
Baca Juga: Kejari Batam Terima SPDP 35 Tersangka Kericuhan Demo di BP Batam
2. Dampak ekologi dari aturan Permen KP 33/2023
Ilustrasi reklamasi di Kepulauan Riau (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin menilai bahwa terbitnya Permen KP 33/2023 ini akan mempercepat kehancuran ekosistem pesisir dan laut.
Lebih jauh, ia menilai bahwa penerbitan Permen KP 33/2023 semakin mengokohkan peran dan posisi pemerintah Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan pengusaha besar di sektor tambang pasir laut.
"Dengan terbitnya Permen KP Nomor 33 Tahun 2023, setelah terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 menegaskan kepentingan Pemerintah untuk memberikan karpet merah bagi Perusahaan skala besar yang akan mengeksploitasi pasir laut di Indonesia dari Sabang sampai Merauke," kata Parid dalam keterangan tertulisnya.
3. Diterbitkan tanpa pertimbangkan aspirasi masyarakat pesisir
Masyarakat Kampung Tua Pasir Merah Sembulang, Pulau Rempang saat beraktivitas di laut (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)Senada dengan Walhi, akademisi Universitas Trilogi Jakarta sekaligus penulis buku-buku kelautan dan perikanan, Muhamad Karim, menyatakan terbitnya Permen KP 33/2023 sejatinya hanya melegitimasi eksploitasi pasir laut di seluruh perairan Indonesia.
Dijelaskannya, pemerintah telah menerbitkan kebijakan ini tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat pesisir, pulau kecil dan nelayan tradisional yang pasti akan terdampak oleh kebijakan ini.
Ia juga menyebut Pemerintah tidak akan mampu memulihkan dampak ekologi dan sosial ekonomi akibat penambangan pasir laut.
"Penambangan yang terjadi dua dekade silam saja hingga kini dampaknya belum pulih di Kepulauan Riau," kata Karim.
Secara ekonomi politik, keluarnya Permen KP 33/2023 semakin mempertegas tindakan pemerintah melakukan perampasan ruang dan sumberdaya kelautan.
Kebijakan semacam ini dinilainya akan melegitimasi terjadinya tren komodifikasi dan pengambilalihan sumber daya pesisir dan laut yang mendorong ketidakadilan pembangunan.
Jika hal ini dibiarkan, ia menegaskan bahwa kemiskinan struktural akan semakin meluas dan krisis ekologi di wilayah pesisir dan pulau kecil akan semakin langgeng.
"Saya mendesak pemerintah mencabut kedua aturan tersebut jika mau menyelamatkan masyarakat pesisir beserta sumber daya yang menjadi sumber kehidupannya," tutupnya.
Baca Juga: Roadshow Bus KPK Mampir ke Sumut, Tiru Kampanye ala Zaman Dulu
