Medan, IDN Times- Hanya 52 voter atau pemilik suara yang berhak memilih pada Kongres Asprov PSSI Sumatra Utara di Le Polonia Hotel, Jumat (25/3/2022). Dari jumlah itu hanya 22 klub yang punya hak suara. Ada banyak klub yang dicoret dari voter karena berbagai alasan.
Salah satunya soal iuran tahunan, biaya tuan rumah hingga denda kartu. Klub-klub pun heran karena itu sanksi itu tak tercantum di statuta. Selain itu sanksi juga harusnya dijatuhkan saat kongres. Klub-klub pun menyuarakan protesnya.
Victory Dairi, salah satu klub yang kehilangan haknya sebagai voter. Dari SK penetapan voter, Victory Dairi dicoret karena biaya tuan rumah bersama Liga 3 2021 yang belum lunas. Eben Siregar, dari Victory Dairi mengaku heran dengan keputusan tersebut.
"Victory Dairi memang memiliki kekurangan biaya tuan rumah bersama Liga 3 lalu sebesar Rp740 ribu dari total Rp9.880 ribu. Kami mengikuti kompetisi sampai selesai. Namun masalah kekurangan harusnya bisa diselesaikan musim berikutnya karena klub susah mencari dana," kata Eben.
Menurutnya Asprov harusnya dapat memaklumi. "Dan yang janggal uang iuran bersama tidak diatur dalam statuta sebagai hukum tertinggi di sepakbola, dan tidak ada hubungannya dengan voter. Kami Victory Dairi tidak merasa kami bukan voter," tambahnya.
Klub asal Dairi lainnya, PSSD Dairi juga bernasib sama. Hanya berstatus peninjau pada Kongres Asprov PSSI Sumut mendatang dan kehilangan hak suaranya. Alasannya karena belum bayar iuran tahunan.
Passiona Sihombing dari PSSD Dairi mengatakan kaget dengan keputusan itu. Mereka belum mendapatkan keterangan resmi dari komite pemilihan.
"Kami juga baru dapat informasi kemarin soal ini bahwa PSSD bukan voter. Padahal kalo mengacu ke statuta, PSSD itu voter. Jadi belum tahu kita besok bagaimana. Apa alasannya, kami saja belum dapat secara tertulis, resmi. Bahkan kami dapat info soal ini dari orang lain," kata Passiona.
Mereka juga belum mendapatkan undangan baik sebagai peninjau atau voter. "Jadi kalau mengacu ke statuta, enggak bisa seperti itu. PSSD seharusnya masih voter. Lain hal kalau tidak ikut dua tahun kompetisi, itu baru salah satu contoh hilang hak sebagai voter. Sementara PSSD ikut terus. Jadi tidak ada alasan alasan kuat mencabut hak voter klub," bebernya.
"Atau kalau ada alasan lain, harusnya disampaikan kepada kami. Ini hanya gara-gara biaya Liga 3 kemarin saja hak suara kita hilang. Ini tidak ada di statuta. Saya pikir setiap calon ketua pasti memiliki upaya-upaya untuk menang. Biasalah itu. Tapi ya jangan sampai merugikan klub. Jangan sampe melanggar statuta seperti ini," tambahnya.
Nasib yang sama juga dialami klub pendatang baru, Tapanuli Atletik. Menurutnya mekanismenya harus tetap mengikuti statuta dan kongres sebagai pengambil keputusan tertinggi.
"Tapanuli Atletik FC ditetapkan menjadi anggota Asprov PSSI Sumut melalui kongres tahunan pada bulan September 2021 melalui zoom meeting dengan ketentuan sudah membayar uang pendaftaran sebesar Rp15 juta. Kemudian Tapanuli Atletik FC mengikuti Liga 3 pada November 2021, tapi menjelang kongres tahun 2022 di bulan Maret hak sebagai voter yang merupakan anggota klub asprov PSSI Sumut dihilangkan secara sepihak demi kepentingan pencalonan dengan alasan tidak bayar uang iuran tahunan. Alangkah egois dan naif keputusan itu dibuat tanpa melalui mekanisme aturan statuta PSSI," beber Owner Tapanuli Atletik, Frans Reynold Sihombing.
"Kalau dihitung sejak penetapan anggota asprov PSSI Sumut September 2021 hingga kongres Maret 2022 masih terhitung 6 bulan klub Tapanuli Atletik FC . Aa pantas dihilangkan hak memilih.. Menurut statuta PSSI Sumut dan pusat setiap anggota yang sudah resmi mempunyai hak dan kewajiban organisasi Asprov Sumut. Pemangku kepentingan dengan sengaja merusak tatanan kongres yang bersih," pungkasnya.