Sumut Targetkan Tekan Stunting hingga 14 Persen pada 2024
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah memberikan arahan dan bimbingan kepada Satuan Tugas (Satgas) Stunting pada acara Temu Kerja Satgas Stunting Tingkat Provinsi Sumut Tahun 2022, di Hotel Radison Medan, Kamis (19/5/2022) (Istimewa/IDN Times)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Sumatra Utara menargetkan penurunan angka stunting atau gizi kronis pada anak cukup signifikan pada 2024. Wakil Gubernur Sumatra Utara Musa Rajekshah menyebut, pihaknya akan berupaya menurunkan angka stunting hingga 14 persen. Target itu, kata Ijeck –sapaan akrabnya—harus bisa ditembus pada 2024 mendatang.
1. Sumut ingin angka stunting 18 persen pada 2023
Ilustrasi upaya pencegahan stunting. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)Berdasarkan survei status gizi Indonesia 2022, prevalensi stunting Sumut turun 4,7 persen menjadi 21,1 persen dari tahun sebelumnya 25,8 persen.
“Saya berharap upaya kita bersama tidak berhenti sampai di sini, karena target kita tahun ini angkanya bisa turun di 18 persen dan 14 persen di tahun depan,” ujar Ijeck dalam Forum Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Rembuk Stunting Provinsi Sumut di Hotel Santika Medan, Senin (29/5/2023).
Baca Juga: Jemaah Haji yang Terkendala Visa Dijanjikan Berangkat dengan Kloter 9
2. Stungting harus disosialisasikan kepada calon pengantin
Ilustrasi Stunting (Dok. IDN Times)Kata Ijeck, penurunan stunting merupakan target utama pembangunan baik itu nasional hingga di daerah. Karena memberikan pengaruh pada kkualitas generasi mendatang. Hal inilah, lanjut Ijeck, yang juga harus dipahami oleh seluruh kepala daerah dan berkomitmen bersama-sama.
“Penurunan stunting itu tidak hanya sebatas bayi baru lahir tapi calon pengantin harus didampingi, balitanya juga, ibu saat hamil dan lingkungan juga harus dijaga, bagaimana sanitasinya air bersihnya,” ujar Ijeck yang juga Ketua Percepatan Penurunan Stunting Sumut.
3. Pemkab harus maksimalkan penyerapan dana BOKB
ilustrasi perbedaan tinggi anak stunting dengan anak normal (Dok. IDN Times)Ijeck juga mengingatkan kepala daerah untuk memaksimalkan penyerapan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di tahun ini. Sekaligus mengarahkan APBD untuk pembangunan daerah sejalan dengan upaya penurunan stunting.
“Kita sampaikan ke Kabupaten/Kota jangan hanya untuk stunting yang dibantu oleh pusat saja yang dipergunakan, tapi APBD misalnya Dinas PUPR, dia kan harus merencanakan di mana pembuatan sanitasi yang sehat, sejalan dengan di mana daerah, desa atau kecamatan yang tingkat stuntingnya tinggi. Jadi ini harus terintegrasi semuanya, tidak bisa (penanganan) stunting hanya berdiri sendiri, tapi dinas-dinas lain juga harus bersama-sama,” ujar Ijeck.
Penyerapan BOKB sendiri, diakui Ijeck, belum maksimal di tahun lalu. “Penyerapan anggaran akan kita sampaikan ke kabupaten/kota tidak ada alasan tidak habis, bila targetnya benar. Nanti kami coba menyurati dan diskusikan apa kendala selama ini di daerah, seperti apa nanti penggunaan anggarannya agar tidak ragu-ragu dalam optimal dalam penyerapan dana BOKB. Anggota dewan yang reses juga kita minta untuk bisa menyampaikan hal ini,” ujar Ijeck.
Ia juga menyarankan kabupaten/kota untuk bisa menjalin kerja sama dengan TNI/Polri agar target penurunan prevalensi stunting lebih cepat terealisasi.
Baca Juga: Cerita Abdul, Jemaah Haji Medan yang Pasrah Gagal Berangkat Sebab Visa
