Sumut Berperan Penting Topang Bahan Baku Biodiesel
astra-agro.co.id
Medan, IDN Times - Peta jalan atau Roadmap Biodiesel (B100) bakal rampung Juli mendatang. Roadmap ini bakal berisi bahasan tentang pemanfaatan Crude Palm Oil (CPO) atau minyak mentah dari kelapa sawit menjadi bahan bakar.
Sumatera Utara menjadi daerah yang punya potensi besar sebagai produsen CPO. Dengan luasan lahan kelapa sawit sekitar 1,3 juta hektar.
Potensi ekonomisnya untuk masyarakat dianggap cukup besar. Karena lebih dari 50 persen lahan sawit di Sumut adalah perkebunan rakyat.
1. Sumut sumbang 5 juta ton pasokan Indonesia
Shutterstock.com/Nirapai BoonphengKepala Dinas Perkebunan Sumatera Utara Herawati menjelaskan, Sumut menjadi daeeah kedua terluas penghasil sawit setelah riau. Sumbangsih kepada CPO Indonesia juga cukup besar.
"Kita provinsi kedua setelah riau. Dengan produksi 5 juta ton saja. Untuk peningkatan produksi banyak hal yang harus kita laksanakan, karena 50 persen area kita adalah petani (perkebunan rakyat)," ujar Herawati disela Dialog Publik dan Deklarasi Forum Wartawan Perkebunan (Forwabun) Sumut, Kamis (27/6) siang.
Baca Juga: 22 Juta Orang 'Aksi Super Damai' di Jakarta, Polri: Tidak Masuk Akal
2. Butuh 50 juta ton CPO jika B100 diterapkan
sebarr.comDia juga menjelaskan saat ini produksi CPO di Indonesia berada di angka 40 juta ton. Jika B100 diterapkan, maka paling tidak dibutuhkan 50 juta ton CPO.
"Kalau itu diterapkan potensi ekspor akan dikurangi. Karena kita butuh lebih banyak CPO," ungkapnya.
3. Dorong moratorium sawit dibuka
Budidaya Kelapa Sawit - PT.Natural NusantaraPemerintahan Joko Widodo melakukan moratorium terhadap pengembangan sawit sejak tahun lalu. Moratorium ini didorong untuk dibuka kembali.
Itu dilakukan untuk terus meningkatkan produksi kelapa sawit di Indonesia. "Kalau tidak dibuka, saya khawatir nanti kita mengimpor dari negara penghasil sawit lainnya," tukasnya.
4. Peremajaan sawit terus digalakkan
Kebun sawit (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Untuk mengembangkan produksi sawit, pemerintah juga melakukan peremajaan tanaman. Saat ini sudah 5.000 hektar sawit di Sumut yang diremajakan.
" Itu dibiayai dana CPO Fund. Itu dana kutipan ekspor yang dikelola BPDPKS dibawah Kementerian Keuangan," tukasnya.
5. Koordinasi dengan ATR/BPN harus diperkuat
freepik.com/aopsanSebagian lahan petani masih banyak yang tidak memiliki sertifikat. Ini bisa menjadi masalah di kemudian hari.
Herawati mengatakan, pihaknya bakal merangkul Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) untuk meminimalisir persoalan lahan.
"Tentu semuanya akan berhasil kalau pemda fokus melakukannya," pungkasnya
Baca Juga: Massa Aksi di MK: Kalau Jokowi Menang Kita akan Perang
