Soal UMP Sumut 2022, Edy Rahmayadi: Akan Diatur Seadil-adilnya
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar menjawab pertanyaan wartawan, di Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan (Istimewa/IDN Times)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – 21 November 2021 bakal menjadi hari penting bagi para buruh di Sumatra Utara. Di hari itu, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 rencananya akan diteken
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menegaskan akan menetapkan dengan seadil-adilnya untuk Sumut Bermartabat. Edy akan mengumpulkan masukan dari para buruh, akademisi hingga pengusaha untuk menentukan besaran UMP.
Penentuan UMP juga akan melihat dari berbagai aspek, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya.
"Yakinkan Anda semua, bahwa saya akan berbuat adil, demi Tuhan, demi Allah, saya tak ada melihat kanan dan kiri, saya berbuat netral untuk kesejahteraan rakyat saya, itu cita-cita saya pada saat saya bersumpah menjadi Gubernur Sumut," ungkap Edy, Senin (15/11/2021).
1. Edy minta para buruh percaya kepadanya terkait penetapan UMP 2022
Ilustrasi demo buruh. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)Edy mengatakan, seluruh pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi penetapan upah. Nantinya Edy akan mengundang para pengusaha untuk diberikan masukan.
Pemerintah hadir di tengah-tengah antara pekerja dan pengusaha. Meski sejujurnya, Gubernur sangat ingin menetapkan UMP yang tinggi.
"Kalau saya boleh jujur, kalau bisa kalian (pekerja/buruh) kaya semuanya, " katanya.
Gubernur juga meminta kepada para pekerja agar memercayainya saat menerapkan UMP 2022. Selama pandemi, Ia telah meminta pengusaha agar tidak melakukan PHK pada pekerja dan lain sebagainya.
"Untuk itu percayakan pada saya, saya akan berusaha semaksimal mungkin, " katanya.
Baca Juga: Profil Edy Rahmayadi, Dari Purnawirawan TNI AD Jadi Gubernur Sumut
2. UMP Sumut 2021 Rp2,4 juta, buruh minta naik 16 persen
Ribuan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten (ANTARA FOTO/Fauzan)Sebagai informasi, UMP Sumut tahun 2021 sebesar Rp2,4 juta. Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Sumut Anggiat Pasaribu mengharapkan agar UMP tahun 2022 naik hingga 16 persen.
"Sekarang kondisinya (pandemi) sudah mulai normal, kita harap kenaikan upah rata-rata 7-8 persen per tahun, karena tahun lalu tidak naik, makanya untuk UMP tahun 2022 kita tuntut naik 16 persen," kata Anggiat.
Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Merdeka Indonesia Rintang Berutu berharap Gubernur memberi perhatian kepada para pekerja di Sumut, terutama dalam hal kenaikan UMP.
"Kami yakin Bapak akan bijak mengingat nasib buruh (upah) yang tahun lalu tidak naik, kami percayakan Bapak sebagai orang yang menandatangani agar memberi perhatian pada pekerja atau buruh, harapan kami ada pada Bapak, " kata Rintang.
3. Serikat buruh tuntut Edy berpihak kepada buruh
Ilustrasi demo buruh (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut berencana akan melakukan aksi unjuk rasa jika upah buruh tidak dinaikkan. Mereka menilai, saat ini upah di Sumut tidak sebanding dengan kota – kota lainnya.
Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo dalam keterangan resminya menilai, saat ini pemerintah Sumut belum memikirkan kesejahteraan buruh.
“Padahal di Pandemik COVID-19 ini buruh banyak mengalami bencana perumahan massal dan PHK masal,” kata Willy.
“Kami berharap Gubernur Edy Rahmayadi punya hatinya sedikit saja untuk buruh, hari ini buruhmu susah pak, gajinya hanya cukup untuk makannya sendiri, belum untuk anak atau istri, jadi mereka banyak kerja ganda usai pulang bekerja, istilah gali lobang tutup lobang, baru gajian habis bayar hutang kemudian hutang lagi. Sedih kan ?” pungkasnya.
Baca Juga: Gubernur Edy Bentuk Tim Percepatan Vaksinasi Nias Utara, Ini Sebabnya
