KSAD Maruli Simanjuntak Sebut Film Dirty Vote Tidak Bernyali
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (IDN Times/Mhd Saifullah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan respon terkait film Dirty Vote yang menguak dugaan kecurangan pemilu. Maruli mengaku mengetahui film itu. Meski dia juga megaku belum menontonnya.
“Kebetulan saya gak nonton itu. Tapi saya sudah dengar ceritanya,” kata Maruli saat kunjungan kerja di Kodam I/Bukit Barisan, Rabu (13/2/2024).
Film Dirty Vote memang menjadi pembicaraan. Di dalam film itu, tiga ahli hukum tata negara i pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Bivitri Susanti, akademisi hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar dan akademisi hukum sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari membuka banyak fakta kecurangan. Termasuk dugaan keterlibatan aparat dalam upaya mendongkrak suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dirty Vote sempat menyentil dugaan ketidaknetralan militer dalam masa pemilu 2024. Salah satunya dugaan penggunaan helikopter saat Capres Prabowo Subianto datang ke kota tempat dia berkampanye.
1. Minta masyarakat tidak terlalu menanggapi
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak (tengah) di Balai Kartini. (Dokumentasi TNI AD)Maruli pun memberikan masyarakat tidak menanggapi film itu. Karena menurut dia, konten tudingan kecurangan yang ada di dalam film masih bersifat dugaan.
“Kalau orang bilag menduga, gak punya bukti semua orang bisa menduga- duga. Makanya kalau saya bisa kasih saran ke teman-teman media dan masyarakat umum kalau tidak ada buktinya, hanya omongan – omongan, jangan terlalu ditanggapi,” kata menantu Menteri Luhut Binsar Pandjaitan itu.
2. Sebut dugaan-dugaan tidak bernyali
Akademisi Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari ketika menjelaskan sebaran wilayah yang harus dikuasai paslon saat pemilu 2024. (Tangkapan layar YouTube Dirty Vote)Kata Maruli, Dirty Vote juga susah jika harus dibawa ke ranah hukum. Karena isi film itu sifatnya dugaan-dugaan kecurangan saja. Namun dia menuding, bahwa film itu memiliki tujuan tertentu.
“Itu permainan mereka, situasi punya tujuan tertentu mungkin. Kita gak tahu. Tapi kalau ada satu hal akan ditindaklanjuti. Kalau kami keberatan kami bisa bilang. Kalau sekarang dengan kata-kata dugaan, menurut saya itu pernyataan-pernyataan bisa dikatakan tidak bernyali. Tidak bisa dituntut,” katanya.
3. Dirty Vote ungkap dugaan kecurangan
Rampai Nusantara laporkan capres nomor urut satu, Anies Baswedan ke Bawaslu terkait pernyataan soal Dirty Vote dalam pertemuan di rumah Jusuf Kalla (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Film dokumenter Dirty Vote menuai kontroversial lantaran mengungkap sejumlah dugaan kecurangan Pemilu 2024. Film yang diluncurkan di platform YouTube pada Minggu, 11 Februrari 2024 atau menjelang masa tenang pemilu itu telah ditonton jutaan orang. Dalam dua hari, film itu sudah ditonton lebih dari 13 juta orang di laman Youtube Dirty Vote. Meski pun akun Youtube itu sudah tidak bisa ditemukan ketika kita mencarinya.
Dalam film itu, Dirty Vote menguak fakta kecurangan pemilu. Bivitri misallnya, menjelaskan soal dugaan kecurangan dari mulai tingkat bawah hingga elit pemerintah. Dia menunjukkan rekaman video yang menampilkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah membagikan bantuan sosial dengan memuji Presiden Jokowi.
Bivitri juga menampilkan rekaman video Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, ketika membagikan bansos agar berterima kasih kepada Presiden Jokowi.
Ungkapan terima kasih juga diharapkan agar program bansos bisa terus berlanjut. Dalam rekaman itu, Airlangga juga meminta supaya ucapan terima kasih yang disampaikan warga direkam. Dalam adegan lainnya, Bivitri juga memaparkan infografis anggaran bansos selama 2014-2024, yang mengalami kenaikan pesat menjelang tahun politik. Menurutnya, anggaran bansos di setiap tahun pemilu selalu paling tinggi dibandingkan tahun biasa. Kecuali, kata Bivitri, anggaran bansos selama pandemik COVID-19 pada 2020-2022 juga termasuk yang tertinggi. Pada grafis yang ditampilkan, tertera dana bansos pada 2024 dianggarkan Rp500 triliun.
Pembahasan dari Bivitri berlanjut mengenai gaji ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI dan Polri yang naik 8 persen pada 2024. Dia juga menampilkan video terkait kenaikan gaji ASN, PPPK, TNI dan Polri pada 2024.
Tak hanya gaji ASN, Bivitri melanjutkan, dana yang diterima setiap bulan oleh pensiunan ASN juga turut naik. Bahkan, kenaikannya hingga 12 persen pada 2022.Selain itu, Bivitri juga membicarakan mengenai peran bansos yang bisa dilakukan dalam membantu fakir miskin dan anak terlantar, yang merupakan tugas negara.Idealnya, kata dia, menyejahterakan fakir miskin dan anak terlantar itu melalui pendidikan, pekerjaan, dan hal lain yang sifatnya struktural.
Baca Juga: Distribusi Logistik di Sumut, Petugas Harus Seberangi Sungai dan Laut
