Jokowi Ingatkan Warga Tidak Sembarangan 'Sekolahkan' Sertifikat Tanah
IDN Times/Prayugo Utomo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samosir, IDN Times - Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7). Dia hadir dalam agenda pembagian 1.000 sertifikat tanah kepada warga di 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba.
Kehadiran Jokowi disambut meriah. Warga sudah menunggu Jokowi yang menyebrang dari Simalungun ke Pulau Samosir sejak pagi.
Begitu tiba, acara dimulai. Warga mengelu-elukan namanya. Lapangan Ambarita yang jadi lokasi pembagian penuh sesak.
1.000 penerima sertifikat hadir di sana. Penyerahan dilakukan secara simbolis. Sedangkan penerima lainnya, duduk di barisan undangan dengan memegang sertifikat.
“Coba diangkat sertifikatnya, saya mau lihat. Senang sekali hadir kembali di Pulau Samosir, ini yg kedua saya ke sini, nanti malam mau tidur di sini, boleh kan ,” ujar Jokowi sembari menyapa warga saat kata sambutan.
1. Jokowi selalu dengar keluhan sengketa lahan saat kunjungan ke daerah
IDN Times/Prayugo UtomoDalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan jika pemerintahannya berniat menyelesaikan soal sertifikasi bidang tanah. Targetnya akan rampung pada 2025.
Di Indonesia, soal lahan memang menjadi isu serius. Setiap kunjungannya ke daeah, Jokowi selalu mendengarkan keluhan warga soal lahan.
“Saya kalau pergi ke desa, pergi ke daerah selalu ketemu petani yang urusan sertifikat, sengketa lahan, itu yang saya dengar,” ungkapnya.
Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi Tidak Ingin Tergesa-gesa
2. Di Sumatera Utara ada 2 juta lebih bidang tanah yang belum terdaftar
IDN Times/Prayugo UtomoData yang disampaikan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyebutkan, saat ini di Sumatera Utara terdapat 3.952.000 bidang tanah.
Data mereka menyebut, saat ini sebanyak 1.931.000 bidang yang sudah terdaftar. Sedangkan 2.021.000 bidang belum disertifikasi. Pemerintah menargetkan seluruhnya rampung disertifikasi 2025 mendatang.
“(Sertifikat) Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalo uda pegang ini, enak. Kalo ada yg ngaku-ngaku, bilang ini tanah saya, buktinya ini, namanya ada disini. Mau ke pengadilan, menang karena punya bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” ujar Jokowi.
3. Ingatkan warga jangan sampai ‘sekolahkan’ sertifikat hanya untuk kebutuhan konsumtif
IDN Times/Prayugo UtomoKata Jokowi, kepastian hukum atas kepemilikan atas tanah sangatlah penting. Agar tidak terjadi lagi konflik-konflik di masyarakat hanya karena sengketa lahan. Dia juga mengingatkan agar sertifikat itu disimpan baik-baik.
“Kalau megang sertifikat masukkan ke plastik, kenapa ditaruh ke plastik agar ga rusak. sampe di rumah tolong di foto copy, agar kalau hilang ngurusnya mudah,” ujarnya.
Jokowi juga mengingatkan agar sertifikat tanah jangan ‘disekolahkan’ atau diagunkan ke bank hanya untuk kepentingan konsumtif. “Biasanya kalo pegang sertifikat, disekolahkan, dipakai ke agunan ke bank, silahkan gak apa-apa. Tapi jangan dipaksakan,” ungkapnya.
Lebih baik, kata dia, pinjaman dengan agunan sertifikat tanah harus digunakan untuk mengembangkan usaha.
“Saya ingatkan jangan sampai uang yang dipinjamkan ke bank dipakai untuk beli mobil atau barang yang berkaitan dengan kenikmatan. Beli mobil. Enam bulan, gak bisa nyicil ke bank, gak bisa ngangsur, mobil diambil, sertifikat hilang. Jadi kalau pergi ke bank, gunakan seluruhnya untuk modal kerja, modal usaha, modal investasi jangan dipake untuk yang aneh-aneh,” tukasnya.
“Kalau usaha sudah untung, tabung. Kalau cukup silakan beli mobil. Dari keuntungan bukan pokok pinjaman,” pungkasnya.
Baca Juga: Soal Pembangunan Danau Toba, Jokowi: Investor Gak Mulai, Kita Ganti
