Indonesia Climate Change Forum di Medan, Walhi Sumut Turun ke Jalan

Desak pemerintah lakukan pengawasan terhadap perubahan iklim

Medan, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara memprotes gelaran Indonesia Climate Change Forum & Expo 2019 di salah satu hotel mewah di Kota Medan, Kamis (5/9). Walhi menjelaskan acara itu hanya memberikan panggung bagi perusahaan perusak lingkungan.

Sejumlah aktivis Walhi bersama Aliansi Masyarakat Adat Tano Batak pun berunjuk rasa di depan gedung hotel. Mereka membentang berbagai spanduk perlawanan terhadap acara itu.

1. Walhi kecewa dengan pemerintah yang sudah fasilitasi perusahaan diduga merusak lingkungan

Indonesia Climate Change Forum di Medan, Walhi Sumut Turun ke JalanIDN Times/Prayugo Utomo

Dalam aksinya, massa menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah. Manajer Advokasi Walhi Sumut Roy Lumbangaol mengatakan, korporasi dalam acara tersebut sangat tidak pantas untuk membicaralan soal perubahan iklim. Karena mereka yang sebenarnya penyebab perubahan iklim itu.

“Bagaimana acara perubahan iklim yang dibuat oleh pemerintah dengan kegiatan saat ini, dengan mengundang korporasi-korporasi kotor itu,” ujarnya.

Harusnya, kata Roy, pemerintah melakukan pengawasan terhadap perubahan iklim tersebut. Bukan malah memberikan panggung terhadap perusahaan atau korporasi disebut. “Bukan dengan cara-cara seremonial seperti ini,” ungkapnya.

Baca Juga: Di Balik Bisnis Fashion Berbahan Rayon Dunia, Yuk Lihat Peran PT TPL

2. Sejumlah perusahaan disasar aktivis lingkungan

Indonesia Climate Change Forum di Medan, Walhi Sumut Turun ke JalanIDN Times/Prayugo Utomo

Sejumlah perusahaan pun disasar para aktivis lingkungan. Di antaranya adalah Toba Pulp Lestari (TPL) dan NSHE. Bagi mereka dua perusahaan ini dainggap sudah merusak lingkungan.

“Salah satunya mereka yang melakukan pembabatan hutan di beberapa kabupaten di kawasan Danau Toba. sebut saja TPL,” kata Roy.

Wilson dari Aman Tano Batak juga memberikan komentar pedas soal TPL. Dia menuding TPL menjadi perusak nomor satu di tanah adat Batak.

“Ini tidak sesuai dengan program pemerintah yang ingin mencanangkan pariwisata. tapi tetap masih dipertahankan perusahaan ini dan ikut acara seperti ini,” tukasnya.

Belum lagi soal hutan kemenyan yang terus menyusut. Wilson menduga TPL lah penyebabnya.

Sedangkan untuk NSHE, tudingan yang disampaikan para aktivis adalah soal semakin luasnya bukaan hutan di rimba terakhir Batangtoru.

“Mereka melakukan pembukaan untuk konsesi untuk perluasan dan untuk membangun konstruksi PLTA itu sendiri,” ujarnya.

3. Kata TPL soal tudingan yang menyasar mereka

Indonesia Climate Change Forum di Medan, Walhi Sumut Turun ke JalanIDN Times/Prayugo Utomo

Manajer Komunikasi PT TPL Tbk Norma Hutajulu mengatakan, selama ini pihaknya terbuka untuk berdialog dengan siapapun terkait perusahaannya. Bahkan pihaknya rutin menggelar kegiatan ke masyarakat dan sejumlah stakeholder lainnya, untuk memberikan pemahaman.

Norma juga membantah jika pihaknya melakukan perusakan lingkungan. “Karena semua bisa disaksikan langsung. Mulai dari pengolahan limbah, hingga akhir produksi,” ujarnya.

Soal lahan adat yang dipersoalkan para aktivis, Norma juga menampiknya. Karena selama ini, mereka tidak memiliki lahan.

“Kami sama sekali tidak mempunyai lahan. Seluruh lahan konsesi yang dimiliki TPL persero adalah milik negara. TPL mengusahakan lahan konsesi berdasarkan izin negara. Tidak ada kepemilikan persero,” pungkasnya.

4. Walhi minta pemerintah evaluasi kembali Indonesia Climate Change

Indonesia Climate Change Forum di Medan, Walhi Sumut Turun ke JalanIDN Times/Prayugo Utomo

Direktur Walhi Sumut Dana Tarigan menegaskan agar pemerintah kembali mengevaluasi gelaran Indonesia Climat Change. Karena dianggap senagai seremoni dan tempat berkumpulnya perusak lingkungan.

“Korporasi seperti TPL dan lainnya tidak layak jadikan mitra ngomongin perubahan iklim,” tukasnya.

Dia juga menyasar PT PLN (Persero). Kata dia, sungguh tidak pantas PLN membicarakan perubahan iklim karena masih menjadikan batubara yang merupakan penyumbang polusi sebagai energi.

“Di luar negeri sana batubara tidak dipakai lagi sebagai sumber energi. Tapi mereka berinvestasi di sini dan diterima dengan lapang dada oleh pemerintah. Dan menjadi penyebab perubahan iklim. Tapi ngomongin perubahan iklim. Ini konyol sekali,” tandasnya.

5. Wagub Musa Rajekshah ingin perusahaan perusakan lingkungan cepat sadar

Indonesia Climate Change Forum di Medan, Walhi Sumut Turun ke JalanIDN Times/Prayugo Utomo

Wakil Gubernur Sumut Misa Rajekshah mengatakan, pelestarian lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Karena itu edukasi tentang lingkungan harus dimulai sejak dini.

Pelestarian lingkungan juga menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam membangun daerah.

"Saya berharap di sekolah-sekolah wawasan lingkungan ini diintegrasikan dalam pelajaran-pelajaran sekolah. Sehingga, anak-anak kita sejak dini terbiasa dengan semangat melestarikan lingkungan," ujar Ijeck, sapaan akrabnya.

Ijeck juga, menanggapi soal pelibatan perusahaan dalam acara itu yang diduga menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Dia berharap kerusakan lingkungan itu bisa cepat sadar akan perbuatannya.

“Mungkin dengan hadir di sini  dengan penyampaian dengan apa yang dilihat jadi tidak merusak lingkungan, itu harapan kita ya,” pungkasnya.

Baca Juga: PLTA Batangtoru Bakal Suplai 510 MW Listrik untuk Sumatera Utara

Topik:

  • Arifin Al Alamudi

Berita Terkini Lainnya