Geber UMKM, 1.000 Setifikat Halal Digelontorkan di Sumut
Pj Gubernur Sumut Hasanuddin menyerahkan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM (dok.Pemprov Sumut)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memfasilitasi penerbitan sertifikat halal untuk pegiat Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Fasilitasi ini bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM memiliki daya saing tinggi. Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin, Indonesia diprediksi menjadi konsumen produk halal tertinggi, sekitar Rp4 triliun tahun 2025. Sumut merupakan provinsi dengan populasi muslim terbesar kelima di Indonesia.
"Sumatera Utara punya beragam produk halal yang bisa jadi unggulan di pasar global, makanan, minuman, fashion, kosmetik hingga pariwisata, kita bisa jadi pemimpin industri halal," kata Hassanudin, saat acara Fasilitasi Sertifikat Halal Self Declare bagi 1.000 UMKM di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (20/3/2024).
1. Legalitas dan sertifikasi penting untuk UMKM
Pj Gubernur Sumut Hasanuddin (dok.Pemprov Sumut)Berdasarkan data Dinas Koperasi Sumut terdapat 196.471 UMKM yang bergerak di sektor akomodasi makanan dan minuman (22 persen dari total UMKM Sumut). Pemerintah perlu memastikan produk yang dihasilkan sesuai standar kehalalan yang ketat.
"Oleh karena itu, betapa pentingnya legalitas dan sertifikasi bagi pelaku usaha sebagai jaminan kepada konsumen," kata Hassanudin.
2. Mendukung kebijakan wajib halal
Pj Gubernur Sumut Hasanuddin pada acara fasilitasi sertifikasi halal self declare untuk UMKM (dok.Pemprov Sumut)Sementara itu Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kebijakan wajib halal di bulan Oktober 2024. Setelah itu, menurutnya, pemerintah akan mulai menertibkan produk-produk yang tidak tersertifikasi.
"Dari 4 juta produk UMKM halal, 2,5 juta melalui program ini Sertifikat Halal Self Declare Kemenkop UKM dan setelah 17 Oktober 2024, Pemerintah tentu akan mulai penertiban, mulai dari teguran tertulis, menarik produk dari pasaran, hingga jalur hukum," kata Yulius.
3. 80 persen UMKM di Sumut belum punya sertifikat halal
Ilustrasi Halal (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Naslindo Sirait mengatakan, sekitar 80 persen pelaku UMKM di Sumut belum memiliki sertifikat halal. Hal ini karena kurangnya kesadaran akan pentingnya legalitas, biaya serrifikasi dan efektivitas pendamping halal.
"Kita akan optimalkan P3H (Pendamping Proses Produk Halal) dan mendorong RPH (Rumah Potong Hewan) agar bersertifikat halal, karena tidak sedikit UMKM kita yang bahannya dari RPH yang belum bersertifikat, kita akan dorong ini lewat regulasi," kata Naslindo Sirait.
Baca Juga: Sumut Anggarkan Rp370 Miliar untuk Tangani Stunting 2024
