2. Anies meminta penyelenggara pemilu menjaga netralitas

Momen Anies peluk bocah perempuan yang naik ke atas panggung (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Dia pun kembali menegaskan, Tim AMIN ingin pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang dilaksanakan dengan jujur dan adil.

“Seluruh unsur yang terkait penyelenggara netral, itu saja,” pungkasnya.

3. UGM, UI dan kampus lainnya sampaikan keprihatinan kondisi bernegara

Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mengeluarkan pernyataan sikap 'Kemunduran Demokrasi di Indonesia'. (IDN Times/Herlambang Jati)

Jelang pemilu 14 Februari 2024, sejumlah kampus membuat pernyatan kritis terkait kondisi perpolitikan di Indonesia. Mereka juga serentak mengkritik kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden.

Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni membacakan Petisi Bulaksumur, yang meminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk kembali ke jalur demokrasi.

Profesor Koentjoro mengungkap Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kami menyesalkan tindakan yang menyimpang yang justru terjadi pada masa Presiden Joko Widodo, yang juga merupakan bagian dari UGM. Terjadinya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan keterlibatan aparat dan penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tetang keterlibatan pejabat publik dalam politik antara netralitas dan keberpihakan, akan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian prinsip demokrasi," kata Koentjoro membacakan petisi.

Menyusul UGM, Universitas Islam Indonesia juga menyampaikan pernyataan sikap. Pernyataan sikap sivitas akademika UII ini mengkritisi kepemimpinan Presiden RI, Joko 'Jokowi' Widodo.

"Pernyataan Sikap Civitas Academica Universitas Islam Indonesia. Indonesia Darurat Kenegarawanan. Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ujar Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, saat memimpin pembacaan pernyataan sikap.

Begitu juga dengan Universitas Indonesia. Kampus jaket kuning itu Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi di Rotunda (bundaran) depan Rektorat Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Jawa Barat, untuk menyampaikan keprihatinan atas situasi politik dan hukum yang terjadi jelang Pemilu 2024.Aksi ini diikuti sejumah guru besar UI, di antaranya Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo dan Rektor UI periode 2013-2014 Muhammad Anis.

Dalam pernyataannya, Harkristuti mengatakan, sivitas akademika UI terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak, khususnya jelang Pemilu 2024.

Dalam kesempatan ini, Harkristuti juga menegaskan bahwa warga dan alumni UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi. Juga hilangnya etika bernegara dan bermayarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah mengahancurkan kemanusiaan, serta merampas keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup.

"Kami resah dan geram atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi dan membiarkan negara tanpa tata kelola dan digerus korupsi, yang memuncak jelang pemilu. kami cemas kegentingan saat ini akan bisa menghancurkan masa depan bangsa dan ke-Indonesia," ujarnya.

Sejumlah kampus lainnya juga dikabarkan akan menyatakan deklarasi pernyataan sikap untuk mengkritisi kondisi bernegara saat ini.

Baca Juga: Massa Membludak, Anies: Mereka Bawa Harapan, Bukan Berharap Dibayar