50 Persen Nelayan di Sumut Ditargetkan Dapat BPJamsostek
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi meneken MoU dengan BPJamsostek (Dok.Humas Pemprov Sumut)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Wilayah Sumbagut meneken perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumut. Kerjasama ini terkait pemberian jaminan kepada kelompok rentan dan miskin ekstrim.
Penandatanganan kerjasama ini dilakukan langsung oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dengan Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut Panji Wibisana di Lantai 10 Gedung Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (18/7/2022).
1. Gubernur Edy minta program Jamsostek menyasar hingga pekerja sektor informal
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi meneken MoU dengan BPJamsostek (Dok.Humas Pemprov Sumut)Ihwal kerjasama itu, Edy meminta ada langkah optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenegakerjaan di Sumut. Kemudian, program juga bisa menyentuh banyak warga yang membutuhkan. Targetnya adalah kelompok rentan dan miskin ekstrim, khususnya nelayan dan pekerja sektor informal lainnya.
"Kita berharap ini benar dilakukan dan diberikan kepada yang membutuhkan. Jadi mereka yang masuk kategori rentan dan miskin, bisa mendapat jaminan sosial melalui program pemerintah," kata Gubernur.
Baca Juga: Komunike W20 akan Diserahkan ke Presiden Jokowi
2. Selama ini memang banyak pekerja informal yang belum dapat Jamsostek
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi meneken MoU dengan BPJamsostek (Dok.Humas Pemprov Sumut)Sementara itu Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut Panji Wibisana mengungkapkan, yang termasuk pekerja sektor informal dan terindikasi miskin ekstrim seperti nelayan, petani, penggali kubur, penjaga masjid dan bilal mayit. Kelompok ini banyak yang belum tersentuh jaminan sosial.
"Oleh Gubernur Sumatera Utara, para pekerja yang disebutkan tadi, diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, karena ini adalah hak normatif bagi pekerja. Apakah formal maupun informal. Makanya OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan untuk guru honor, juga misalnya penyuluh pertanian. Begitu juga di Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk nelayan atau petambak, bisa diikutkan ke program jaminan sosial ketenagakerjaan," jelas Panji.
Untuk programnya di awal, lanjut Panji, adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Untuk JKK, adalah pada saat berangkat kerja, bekerja dan perjalanan pulang. Sedangkan untuk JKM, tanpa memandang apa penyebab kematiannya.
3. Baru 40 persen nelayan dapat Jamsostek
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi meneken MoU dengan BPJamsostek (Dok.Humas Pemprov Sumut)Khusus program optimalisasi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Mulyadi Simatupang menyampaikan saat ini, hampir 200 ribu jumlah nelayan yang tersebar di pantai timur dan barat Sumatera Utara. Baru 40 persennya yang mendapatkan jaminan sosial oleh OPD ini.
"Bahwa Diskanla sudah melakukan (memberikan) perlindungan nelayan karena memang pekerjaan ini beresiko. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini nelayan akan terlindungi," sebut Mulyadi.
Melalui MoU ini, kata Mulyadi, Pemprov Sumut melalui Diskanla akan menambah daftar penerima program jaminan sosial (khusus nelayan). Sebelumnya sekitar 60 ribuan sudah menerima.
"Target kita bisa memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk nelayan hingga 50 persen. Kita berharap segera direalisasikan, sehingga nelayan merasa terlindungi," pungkasnya.
Baca Juga: Gelaran W20 Danau Toba, Angkat Isu Perempuan hingga Pendampingan UMKM
