2. Tiba-tiba ada penggerebekan oleh polisi, kemudian ada penawaran perdamaian pakai uang

Ilustrasi penggerebekan teroris. (IDN Times/Larasati Rey)

Selang beberapa saat, polisi menggerebek mereka. Ada sekitar delapan personel Polda Sumut yang masuk ke dalam kamar.

Deca dan rekannya diperiksa. Lalu ditemukan satu paket sabu-sabu. Padahal, Deca mengaku, mereka tidak membawa sabu-sabu.

"Kemudian anggota itu mengatakan mau nyabu kalian ya ? Ya udah ayo, ayo ikut ke kantor'. Akhirnya mereka dibawa ke Polda Sumut dengan menggunakan mobil, tetapi terpisah dengan tamu yang sebelumnya memesan Deca dan temanya," kata Irvan.

Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan. Sekitar pukul 24.00 WIB, seseorang yang diduga petugas kebersihan mendatangi mereka. Dia menawarkan agar mereka berdamai dengan penyidik.

"Sampaikan damai saja kepada ibu itu (penyidik), baiknya ibu itu, mudah-mudahan mau dia bantu, sampaikan lah, kalian mampunya berapa (uang)? Karena belum pernah melakukan hal tersebut, mereka pun (korban) mencoba paginya menyampaikan kepada yang diduga anggota polisi tersebut. 'Bu tolong bantu kami damai, kami punya uang 25 juta," ujar Irvan menirukan ucapan korban.

Menurut pengakuan korban, penyidik justru meminta nominal hingga Rp100 juta. Setelah negosiasi alot, akhirnya disepakati angka Rp50 juta.

"Alhasil dikarenakan Deca sudah dalam keadaan tidak sehat dan berpikir akan berlarut-larut. Akhirnya menyepakati permintaan Rp50 juta itu. Terkait uang Rp50 juta tersebut (diduga) anggota polisi meminta dibayar cash (tunai), tetapi mereka tidak punya dana cash, seraya menjawab kalau mau, ditransfer," ujar Irvan.

Seorang anggota polisi memberikan nomor rekening atas nama Sugiyanto. Kedua korban kemudian mengirimkan uang Rp50 juta ke rekening itu.

"Pasca hal tersebut kemudian mereka membuat perjanjian yang diduga isinya tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak mempermasalahkan terkait dana tersebut," kata Irvan.

Setelah itu, sekitar jam 13.00 kedua waria itu dibawa keluar ke Mapolda Sumut menggunakan mobil, mereka lalu diturunkan di depan Pengadilan Agama Medan.

3. Polda Sumut dalami laporan soal dugaan pemerasan

Ilustrasi penyelidikan. (Pixabay.com/geralt)

Irvan menduga kuat jika yang dialami Deca dan rekannya adalah tindak pidana pemerasan. Motifnya dengan dijebak. LBH Medan menilai tindakan tersebut telah melanggar pasal 1 (3), 28 UUD 1945 Jo pasal 368 KUHP jo UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Jo ICCPR Jo DUHAM.

Didampingi LBH Medan, keduanya kemudian membuat laporan polisi, bernomor:STTLP/B/758/IV/2023/SPKT/Polda Sumut tertanggal 23 Juni 2023.

Kabid Humas Polda Sumut mengatakan laporan ke dua korban sedang dalam proses penyelidikan. Kata Hadi, pihaknya sudah memeriksa empat orang personel.

"Di lain sisi penyidik propam juga secara berkesinambungan sudah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang oknum anggota Polda Sumatera Utara yang disebutkan di dalam laporan saudara K alias D dan rekannya. Itu masih berjalan dan saat ini pemeriksaan masih berjalan," kata Hadi

Dari dugaan sementara terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan oknum polisi yang dilaporkan korban, namun Hadi belum merincinya. 

"Sudah menjadi komitmen Kapolda Sumatera Utara untuk melakukan penindakan secara tegas. Jadi kita tidak menolerir, bapak Kapolda tidak menolerir jika ada oknum-oknum yang terlibat atau berperilaku tidak baik yang mencoreng nama institusi," tukas Hadi beberapa waktu lalu.

4. Ada dugaan intimidasi pascaperdamaian

ilustrasi intimidasi (pexels.com/Karolina Grabowska)

Persoalan ternyata tidak sampai di situ. Deca dan Fury mengaku didatangi sejumlah personel kepolisian usai laporan ke Propam Polda Sumut. Rumah Deca didatangi oleh seorang perwira bernama Komisaris Besar Budiman Bostang dan Ajun Komisaris Besar Budi.

Pihak LBH Medan juga mengaku dihubungi sejumlah pihak, termasuk orang yang mengaku personel Polda Sumut. Mereka meminta agar perkara di Propam tidak dilanjutkan. Bahkan ada tawaran agar uang Rp50 juta itu dikembalikan kepada kedua korban.

“Korban menolak tawaran itu. Karena selain perbuatan terduga pelaku ini merupakan tindak pidana, perbuatan ini juga bentuk kesewenang-wenangan kekuasaan oknum kepolisian dan pelanggaran HAM bagi masyarakat yang dapat saja berulang yang bila tidak diproses tuntas secara hukum. Maka tidak akan menimbulkan efek jera bagi terduga pelaku. Ini juga harus menjadi pelajaran bagi personel lainnya,” kata Irvan.

5. Kedua korban meminta perlindungan LPSK

Gedung LPSK (IDN Times/Aryodamar)

Kedua korban juga sudah mendatangi Lembaga perlindungan saksi dan korban. Permohonan itu sudah diterima LPSK pada 27 Juni 2023.

Kasus ini, kata LBH Medan, sudah mencoreng muka kepolisian. Mereka meminta Kapolda Sumut memberikan sanksi serius kepada personel yang terlibat.

“Polda Sumut harus melakukan evaluasi dan pembinaan kepada seluruh personelnya melaksanakan tugas dan kewajiban berpegang teguh pada perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia,” pungkasnya.

Baca Juga: Bocah SD di Medan Meninggal, Diduga Karena Bullying