Edy Rahmayadi Ingatkan ASN Agar Netral dalam Pemilu

Ketidaknetralan akan menjatuhkan martabat abdi negara

Medan, IDN Times - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa ia sudah menegaskan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilu. 

"Saya sudah dan terus mengingatkan agar ASN bersikap netral dalam Pemilu," kata Edy seperti dilansir dari Antara Sumut, Jumat (15/2).

Hal tersebut disampaikan Edy usai rapat dengan KPU, Bawaslu dan lainnya terkait kesiapan Pemilu di Sumatera Utara.

Baca Juga: [BREAKING] Joko Driyono Resmi Jadi Tersangka Dugaan Pengaturan Skor

1. Ketidaknetralan dalam Pemilu menjatuhkan martabat abdi negara

Edy Rahmayadi Ingatkan ASN Agar Netral dalam Pemiluwww.google.com

Edy menegaskan, ketidaknetralan dalam Pemilu menjatuhkan martabat abdi negara.

"Yang pastinya itu (tidak netral) salah dan dosa," pungkasnya.

Edy melanjutkan, jika salah maka ASN bisa ditindak dan Bawaslu diminta agar tidak ragu melakukan pengawasan.

"Pemprov Sumut netral dan yang paling keras meneriakkan soal netralitas, jadi ASN harus netral, beri rakyat untuk pesta dalam demokrasi," tuturnya.

2. Terkait kesiapan Sumut dalam Pemilu 2019, agar terus ditingkatkan berbagai pihak terkait

Edy Rahmayadi Ingatkan ASN Agar Netral dalam Pemiluunsplash.com/Parker Johnson

Lalu, terkait kesiapan Sumut dalam Pemilu 2019, Edy menyampaikan agar terus ditingkatkan berbagai pihak terkait.

Lanjutnya, hingga saat ini persiapan masih memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan seperti menyangkut anggaran yang minim sehingga terus dikoordinasikan dan dirapatkan.

"Kekurangan atau kelemahan memang tidak begitu krusial, namun kalau tidak dibenahi atau dilengkapi tentunya bisa mengganggu proses Pemilu di Sumut," ujarnya.

3. KPU tidak menganggarkan alat kelengkapan Linmas di TPS, sehingga memerlukan bantuan pemerintah

Edy Rahmayadi Ingatkan ASN Agar Netral dalam PemiluIDN Times/ Masdalena Napitupulu

Lalu, menurut Ketua KPU, Sumut Yulhasni, bahwa beberapa kendala yang dihadapi antara lain soal pelibatan 85 ribu petugas perlindungan masyarakat atau Linmas di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Yulhasni meneruskan, KPU tidak menganggarkan alat kelengkapan Linmas di TPS sehingga memerlukan bantuan pemerintah.

"Adapun soal distribusi logistik ditargetkan selesai Februari. Meski distribusi logistik Pemilu masih ada kendala seperti akses ke lokasi terpencil," ujarnya.

Baca Juga: Dongkrak Jumlah Pemilih, KPU Gelar Diskusi Bersama Rekan Pers

Topik:

  • Arifin Al Alamudi

Berita Terkini Lainnya