Input Dukungan Perseorangan, KPU Medan Waspadai Data Ganda
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)Medan Agussyah Ramadani Damanik membuka sosialisasi tahapan program dan jadwal calon perseorangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Pilkada 2020, di Hotel Radisson. Senin (9/12).
Hadir dalam acara tersebut anggota komisioner KPU Kota Medan Edy Suhartono, Rinaldi Khair, Nana Miranti, Jefrizal dengan mengundang bakal calon perseorangan, Kesbangpolinmas, Disdukcapil, LSM pengggiat pemilu serta media.
Ketua KPU Medan, Agussyah Ramadani Damanik mengatakan, pencalonan walikota dan wakil walikota Medan pada pilkada 2020 pendaftaranya dibuka melalui dua jalur yaitu pertama jalur perseorangan dan kedua jalur parpol.
1. Syarat dukungan perseorangan e-KTP sebanyak 104.954 pada 11 Kecamatan
KPU Medan melakukan sosialisasi syarat minimal dukungan calon perseorangan, pilkada serentak di tahun 2020, telah melakukan penetapan jumlah minimum dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan di kota Medan.
"Untuk calon perseorangan KPU telah menetapkan syarat dukungan e- KTP 104.954 tersebar di 11 kecamatan," ujar Agussyah.
Baca Juga: Ingin Jadi Calon Wali Kota Perseorangan, 5 Hal yang Wajib Diketahui
2. Sosialisasi aplikasi Silon dalam penginputan data dukungan perseorangan
Komisioner KPU Kota Medan Divisi Teknis Rinaldi Khair mengatakan penginputan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) mengalami masalah kegandaan dapat menyimpan datanya di rekapitulasi.
"Disimpan saja dulu, di rekapitulasi ditandai itu akan kita sampaikan apa nasib nya segera. Pada prinsipnya kita enggak mau dirugikan.Hal hal yang belum masuk di Silon itu seiring berjalan nya waktu harus kita update, mudah mudahan ada solusi. Mungkin akan ada surat edaran baru dari KPU RI," katanya.
3. Ada 16 tahapan yang harus dilalui calon perseorangan
Dalam pelaksanaan sosialisasi ini ada 16 tahapan yang harus dilaksanakan dan syarat dukungan dapat diserahkan pada bulan Februari 2020 dan ini merupakan yang paling sulit karena ada tata cara dan batasannya.
Pendaftaran ini berdasarkan pada PKPU No 18 tahun 2018 perubahan dari PKPU No 15 tahun 2018 dan PKPU No 3 tahun 2017 yang mengatur mengenai pencalonan kepala daerah pada pilkada 2020.
Baca Juga: KPU Imbau Bacalon Wali Kota Jalur Perseorangan Manfaatkan Help Desk