791.399 Keluarga Risiko Stunting di Sumut, Ini Strategi Pemprov
Ilustrasi pencegahan stunting. (ANTARA FOTO/Maulana Surya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, ID Times- Sumatra Utara terus menggeber upaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat ini terdapat 791.399 keluarga yang memiliki risiko stunting di Sumut.
Di antara mereka, sebanyak 139.734 keluarga tergolong dalam kategori sangat miskin dalam hal kesejahteraan. Lantas bagaimana upaya Pemprov Sumut?
1. Pj Gubernur Sumut sebut dua jenis intervensi untuk dijalankan
Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin memimpin rapat koordinasi dengan para bupati dan wali kota di Sumut, Rabu (6/9/2023). (Dok Diskominfo Sumut)Pj Gubernur Sumatra Utara Hasanuddin mengatakan saat ini dua jenis intervensi menjadi hal yang diperioritaskan.
Pertama adalah intervensi gizi yang spesifik. Hasanuddin mengatakan sasaran prioritas meliputi ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 sampai 59 bulan, remaja, dan wanita usia subur.
"Mencakup pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dari kelompok miskin, serta pemberian suplemen tablet tambah darah, suplemen kalsium, pemeriksaan kehamilan, suplemen kapsul vitamin A, suplemen taburia, imunisasi, suplemen zinc, pengobatan diare, dan manajemen terpadu untuk balita yang sakit," ucap Hassanudin
Kemudian intervensi kedua adalah gizi sensitif. Langkah yang dilakukan adalah penyediaan air minum dan sanitasi, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan, memberikan gizi ibu dan anak, serta meningkatkan akses pangan bergizi.
"Untuk memastikan bahwa semua program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berjalan, kami (akan) meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi, memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran," ucap Hassanudin.
2. Anggaran untuk menurunkan stunting sebesar Rp43,9 miliar
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)Tentu saja anggaran juga harus memadai untuk program penurunan prevalensi stunting. Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, juga dari kabupaten kota.
Hal itu terdiri dari Rp43,9 miliar untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik, Rp224,9 miliar untuk DAK nonfisik, dan Rp96,2 miliar untuk bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Ada juga alokasi anggaran sebesar Rp 317 miliar dari dana desa 2023. Ini akan digunakan untuk 5.418 desa dan 445 kecamatan yang terdapat di Provinsi Sumut.
Sebelumnya Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Munawar Ibrahim mengungkap berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021, angka prevalensi stunting di Sumut mencapai 25,8 persen, dan mengalami penurunan menjadi 21,1 persen pada 2022.
“Dalam artian mengalami penurunan sebesar 4,7 persen. Jadi Program Bangga Kencana diharapkan bisa mendukung capaian target penurunan stunting di Sumut hingga 18,55 persen sesuai RPJMD Sumut tahun 2023," kata Munawar.
3. Program dari kabupaten/kota juga dimaksimalkan
Ilustrasi kegiatan posyandu. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)Tentu saja program ini harus dimaksimalkan dari daerah. Termasuk melakukan inovasi memanfaatkan anggaran yang ada. Seperti Kota Medan. Pemko Medan menggeber 8 program aksi integrasi penanganan stunting. Dalam menurunkan angka stunting Pemerintah kota Medan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Medan.
Kepala Dinas Kesehatan Medan Taufik Riansyah sebelumnya mengatakan, pihaknya sudah melakukan rembuk Stunting mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kota. Hasilnya menghasilkan beberapa program.
"Terdapat lima program atau inovasi yang telah dilakukan Pemko Medan dalam menurunkan angka stunting. Di antaranya mencanangkan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di mana berbagai elemen mulai dari Pemko Medan Unsur Forkopimda dan pihak swasta bergotong-royong menurunkan angka stunting dengan menyasar langsung kepada balita stunting," jelas beberapa waktu lalu.
Selain itu Pemko Medan juga menggeber program Goes To Campus Cegah Stunting. Melalui program ini kita lakukan pendekatan terhadap Perguruan Tinggi sebagai upaya strategi percepatan penurunan stunting.
Selain itu, ada juga telah menjalankan program Sistem Kolaborasi Dana Kelurahan (Sikodak), inovasi ini mengintegrasikan database stunting, baik itu kemiskinan, DTKS, data UMKM dan data jalan sehingga mempermudah perangkat daerah menentukan sasaran pelaksanaan program kegiatan.
Inovasi lainnya pondok gizi Cegah Stunting (Ceting) yang dilakukan secara swadana program ini kerja sama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas PPKB, Kecamatan, Kelurahan, LPM dan sektor Swasta. Selain itu juga Bedah Rumah Keluarga Balita Stunting.
Baca Juga: Kelebihan MPASI Fortifikasi untuk Pencegahan Stunting dan Wasting